in ,

Menkeu Akan Naikkan Pajak “High Wealth Individual”

Menkeu Akan Naikkan Pajak “High Wealth Individual”
FOTO : IST

Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengusulkan perubahan bracket dan lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP). Ia mengatakan, untuk orang kaya atau high wealth individual  dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun, pajaknya akan berubah dari 30 persen menjadi 35 persen. Hal itu menjadi salah satu bagian dari reformasi perpajakan yang dipaparkannya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin Siang (24/5).

“Untuk yang high wealth individual, itu kenaikan juga tidak terlalu besar hanya 30 persen ke 35 persen, dan itu untuk mereka yang pendapatannya di atas Rp 5 miliar per tahun. Hanya sedikit sekali orang di Indonesia yang masuk ke dalam kelompok ini, mayoritas masyarakat kita masih tidak berubah dari sisi bracket maupun tarifnya. ” jelasnya.

Baca Juga  BKF: Kebijakan Fiskal Kuat, Jalur Ekonomi Tepat

Untuk diketahui, aturan PPh OP tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada pasal 17 UU tersebut, ditetapkan ada empat lapisan (layer) tarif pajak orang pribadi berdasarkan penghasilan per tahun.

Pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta dalam satu tahun maka PPh sebesar 5 persen. Kedua, di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta sebesar 15 persen. Ketiga, penghasilan di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta dikenakan tarif PPh sebesar 25 persen. Dan keempat, penghasilan kena pajak di atas Rp 500 juta tarif pajak penghasilan orang pribadi senilai 30 persen.

Bendahara negara ini juga menyampaikan, pemerintah akan berfokus kepada kepatuhan pajak tanpa menciptakan perasaan ketidakadilan dari Wajib Pajak. Ia juga mengatakan, pihaknya membutuhkan dukungan DPR untuk mengganti tuntutan pidana dengan sanksi administrasi agar berfokus kepada revenue, yang dikerjasamakan dengan mitra-mitra penagihan perpajakan.

Baca Juga  KKP: Kinerja PNBP Sektor Perikanan Capai Rp 920 Miliar

“Kita terus jaga baik dalam kerangka tax amnesty maupun dari sisi compliance dan facility yang kita berikan sehingga masyarakat punya pilihan untuk mereka lebih comply. Dalam reform ini, kita tidak hanya sekadar meng-collect, tetapi juga pada sustainability APBN ke depan,” ucapnya.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0