Luhut Sebut Tim “Family Office” DEN dan Kemenko Mulai Bekerja Hari Ini!
Pajak.com, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa pembentukan family office akan segera direalisasikan Pemerintah Indonesia. Untuk mengakselerasinya, Tim Family Office DEN dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) mulai bekerja pada hari ini (14 Maret 2025).
“Ya kita segera [membentuk family office]. Tim bekerja mulai besok [Jumat 14 Maret 2025], mereka bekerja dengan timnya Pak Airlangga [Menko] dengan tim kami [DEN], karena sebenarnya kita sudah mengerjakan 6 bulan,” jelas Luhut usai menggelar pertemuan dengan Airlangga Hartarto di Kemenko, Jakarta, dikutip Pajak.com (14/3).
Menurutnya, selama enam bulan ke belakang, Tim Family Office DEN sudah bekerja mengkaji secara mendalam terkait rencana pembentukan family office di Indonesia. Tim tersebut menghimpun berbagai masukan dari berbagai investor dunia, salah satunya investor asal Amerika Serikat (AS) Ray Dalio yang diundang oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada awal Maret 2025 lalu.
“Presiden sudah memberikan go-ahead saat bertemu di Istana waktu itu. Jadi, secara teknis kami laporkan ke presiden nanti,” ungkap Luhut.
Ide Luhut mengenai family office disampaikannya sejak menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Gagasan itu sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Mei 2024. Secara spesifik, Luhut menyebut ingin membentuk family office di Bali.
“Family office itu nanti banyak orang-orang kaya di dunia, melihat Bali menjadi alternatif untuk mereka menaruh duitnya di Indonesia, seperti di Singapura, di Hong Kong, juga di Abu Dhabi, tapi jangan di-pajakin. Tapi kalau dia investasi dari duitnya, lapangan kerja kita jadi banyak, yang penting duitnya di Indonesia. Karena kalau duitnya di Indonesia, memperkuat cadangan devisa. Itu saya kira membuat tingkat kepercayaan dunia semakin baik kepada Indonesia,” ujar Luhut.
Setelah menjabat sebagai Ketua DEN, Luhut mengajukan usulan kepada Prabowo agar family office dibentuk pada Februari tahun 2025. Ia mengatakan bahwa DEN telah intensif berkomunikasi dengan kementerian keuangan untuk menyusun insentif pajak yang lebih kompetitif dibanding negara tetangga yang telah membentuk family office, salah satunya Malaysia. Tim juga mengunjungi negara-negara yang telah menerapkan family office, diantaranya Singapura dan Hong Kong.
“Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif, kita juga harus, kalau tidak, kita kalah. Family office kita lambat. Sekarang mereka (negara-negara lain) sudah buat,” ujar Luhut kepada awak media, (15/1).
Ia optimistis pembentukan family office di Indonesia dapat membawa banyak manfaat bagi perekonomian nasional. Sebab dana milik orang kaya yang masuk ke Indonesia akan disimpan dalam sistem keuangan nasional sehingga dapat memperkuat cadangan devisa. Secara simultan, investasi tersebut didorong untuk mampu menciptakan lapangan kerja baru yang bermuara pada peningkatan konsumsi dan penerimaan pajak.
Respons Praktisi terkait “Family Office”
Pada kesempatan berbeda, Managing Partner RDN Consulting JB Rusdiono optimistis Indonesia memiliki profesional yang andal untuk mengembangkan family office, seperti di Singapura. Berdasarkan data yang dikemukakan Pemerintah Indonesia, Singapura memiliki sekitar 1.500 family office dengan kemampuan menampung dan mengelola 1,6 triliun dolar AS.
“Kami ada beberapa klien yang asetnya sangat banyak. Kalau tidak diadministrasikan dengan baik, mereka akan bingung. Inilah yang membuat kenapa ada ide mengenai family office, mungkin karena orang kaya suka lupa dengan asetnya, sehingga terkadang setiap isi SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan, bertambah terus aset orang pribadinya. Kita yang sering mengingatkan, ‘pak, bu, adakah aset yang ketinggalan?’ ternyata masih ada yang lupa akibat terlalu banyak,” ungkap Rusdiono.
Sementara itu, Managing Director TaxPrime Muhamad Fajar Putranto memproyeksi, family office akan mampu mengakomodasi kebutuhan high wealth individual (HWI), khususnya dalam mentransformasi struktural penempatan dana dari luar negeri ke Indonesia. Sebab tidak menutup kemungkinan HWI yang merupakan pemilik perusahaan keluarga yang memikirkan aggressive tax planning demi keberlangsungan aset keluarga dan perusahaan.
“TaxPrime ekspansi pelayanan untuk memberikan advice kepada para HWI tentang structure apa yang ramah pajak, lalu saat perusahaan diteruskan ke anak-cucu juga akan lebih mudah. Ditambah dengan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah serta perbaikan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini, maka sudah seyogianya HWI lebih memilih menempatkan dananya di dalam negeri,” ungkap Fajar.
Comments