“Kemenkeu melalui Ditjen Perbendaharaan terus berupaya mendorong peningkatan kualitas layanan dan kemudahan pencairan dana APBN dalam mendukung percepatan realisasi APBN terutama program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) melalui modernisasi, digital payment, dan simplifikasi pelaksanaan anggaran. Belanja negara pada tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp 2.714,2 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.944,6 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 769,6 triliun. Tahun ini adalah golden moment untuk pemulihan ekonomi nasional,” jelas Hadiyanto.
Selain belanja negara, penerimaan perpajakan di tahun 2021 mencapai Rp 2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN sebesar Rp 1.743,6 triliun. Kinerja itu terdiri dari realisasi penerimaan pajak Rp 1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target Rp 1.229,6 triliun—tumbuh 19,2 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian, penerimaan bea dan cukai mencapai Rp 269 triliun atau 125,1 persen dari target sebesar Rp 215 triliun. Selanjutnya, kinerja PNBP tercatat Rp 452 triliun atau 151,6 persen dari target sebesar Rp 298,2 triliun—tumbuh 31,5 persen.
Hadiyanto menambahkan, dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola keuangan pada satuan kerja Kementerian/Lembaga (K/L), telah dibentuk jabatan fungsional bidang perbendaharaan yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak implementasi belanja yang berkualitas dan akuntabel.
“Menteri keuangan telah menyampaikan beberapa langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran 2022 kepada pimpinan K/L yang meliputi, perbaikan perencanaan, mempercepat pelaksanaan program kegiatan proyek, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, mempercepat dan meningkatkan ketepatan penyaluran dana bantuan sosial dan bantuan pemerintah, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas (value for money), dan meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal,” urainya.
Comments