Kolombia Mengesahkan UU Reformasi Pajak Baru
Pajak.com, Bogota – Kongres Kolombia mengesahkan Undang-Undang (UU) Reformasi Pajak baru yang berpotensi akan meningkatkan tambahan penerimaan negara mencapai 20 triliun peso (sekitar Rp 5,4 kuadriliun) per tahun—setara dengan sekitar 1,4 persen dari produk domestik bruto—untuk empat tahun ke depan. Betapa tidak dalam undang-undang yang diusulkan pemerintah Presiden Kolombia baru Gustavo Petro ini akan mengenakan pungutan hingga 10 persen untuk ekspor batu bara dan hingga 15 persen untuk minyak mentah ketika harga naik di atas tingkat tertentu (windfall tax).
Pada akhirnya Petro telah berhasil menorehkan kemenangan besar pertamanya di kongres, dengan persetujuan kenaikan pajak yang ambisius untuk bahan bakar fosil dan orang kaya yang mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Keberhasilan itu diperlihatkan Menteri Keuangan Kolombia Jose Antonio Ocampo saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, beberapa hari lalu.
“Ini adalah reformasi paling progresif dalam sejarah, jelas ada beberapa sektor yang akan membayar pajak lebih banyak tetapi semuanya memiliki pendapatan tinggi,” kata Ocampo kepada wartawan, dikutip Pajak.com, Sabtu (5/11).
Secara rinci, undang-undang baru ini menyatakan bahwa perusahaan minyak akan dikenakan pajak tambahan 5 persen ketika harga internasional menyentuh di angka antara 67,3 dollar AS dan 75 dollar AS per barel. Selanjutnya, jika harga minyak membumbung ke nilai antara 75 dollar AS dan 82,2 dollar AS per barel, maka pajak tambahan akan dikenakan sebesar 10 persen.
Pun kalau harga minyak naik lebih tinggi, maka pemerintah akan mengenakan pajak 15 persen. Perusahaan batu bara pun akan menghadapi biaya tambahan yang sama ketika harga melebihi ambang batas tertentu. Di sisi lain, perusahaan minyak dan pertambangan juga tidak akan bisa memotong nilai royalti dari pajak penghasilan.
Selain memberikan tambahan pungutan terhadap sektor energi dan mineral; undang-undang ini juga bakal mengenakan pajak yang lebih tinggi pada plastik sekali pakai, minuman manis, dan makanan ultra-olahan; serta orang-orang yang berpenghasilan lebih dari 10 juta peso (sekitar Rp 2,69 miliar) per bulan.
Sederhananya, undang-undang itu akan mencakup pajak kekayaan yang dikenakan atas aset orang-orang Kolombia terkaya, dan pajak dividen yang lebih tinggi. Bukan itu saja, undang-undang ini juga memperkenalkan hukuman penjara untuk penghindar pajak tertentu.
Ocampo menjelaskan, hasil dari penerimaan pajak nantinya akan dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek sosial dan mengatur keuangan publik negara itu. Ia telah berulang kali mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk stabilitas makroekonomi.
Ocampo menambahkan bahwa program pertanian, pendidikan, perawatan kesehatan, dan perdamaian saat ini dapat mengandalkan lebih banyak pembiayaan secara signifikan. Ia pun berusaha meyakini pasar dengan memastikan kalau pemerintah akan bertanggung jawab secara fiskal.
Di sisi lain, ia juga berkomitmen untuk membuat kebijakan supaya Kolombia bisa beralih dari hidrokarbon, meskipun pada pekan lalu ia baru membatalkan larangan kontrak minyak baru.
Meski telah disetujui, rincian akhir dari perubahan kebijakan ini akan diketahui dalam beberapa hari mendatang, setelah anggota parlemen mendamaikan perbedaan antara Majelis Rendah dan Senat untuk menghasilkan teks akhir. Majelis Rendah masih menganggap proposal yang diajukan Petro kurang ambisius.
Semestinya, menurut mereka, pemerintah Kolombia bisa menghasilkan 25 triliun peso dalam pajak tambahan setiap tahun—sebagaimana Presiden Gustavo Petro pernah sebutkan dalam rencana awalnya. Di sisi lain, undang-undang yang berarti tambahan pajak bagi para pelaku usaha ini masih mendapat banyak kritikan.
Para pengamat lokal Kolombia berpendapat, pungutan atas ekspor utama negara itu akan menghambat investasi, sementara ketidakpastian atas RUU tersebut telah berkontribusi pada penurunan tajam dalam peso dengan mata uang mencapai titik terendah dalam sejarah pada hari sebelumnya.
Obligasi dan mata uang Kolombia telah jatuh dalam beberapa pekan terakhir di tengah ketidakpastian tentang kebijakan pemerintah. Peso jatuh ke rekor terendah 5.070 terhadap dollar AS menjelang RUU itu disahkan. Nilai tukar mata uang Peso telah terdepresiasi sekitar 25 persen sepanjang tahun ini.
Namun, ekonom Scotiabank Colpatria Sergio Olarte berpendapat, investor akan menyambut baik peningkatan pendapatan yang dibawa oleh undang-undang tersebut, meskipun banyak yang khawatir bahwa kenaikan tajam pajak untuk sektor minyak dapat menghalangi investasi. Persetujuan undang-undang ini juga berita positif karena pemerintah nantinya dapat memanfaatkan sumber penerimaan tambahan ini untuk program sosial tanpa harus menambah utang.
Comments