DPR Vietnam Tolak Usulan Pengenaan Pajak Pupuk dan Alat Pertanian
Pajak.com, Hanoi — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak usulan Pemerintah Vietnam tentang pengenaan pajak atas pupuk dan peralatan khusus yang digunakan dalam produksi pertanian. Usulan pengenaan pajak sebesar 5 persen ini terdapat dalam rancangan perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang tengah dibahas DPR bersama Pemerintah Vietnam.
Banyak anggota DPR tidak setuju dengan rencana pengalihan status pupuk, mesin dan peralatan khusus dalam pertanian, serta kapal penangkap ikan dari bebas pajak menjadi dikenakan pajak sebesar 5 persen. Mereka merekomendasikan agar peraturan yang ada tetap dipertahankan dan menekankan pentingnya penilaian mendalam atas dampak kebijakan ini, baik dari sudut pandang sektor produksi maupun pengaruhnya terhadap konsumen.
Sebagian besar pandangan menyatakan bahwa pengenaan pajak 5 persen atas pupuk akan menyebabkan kenaikan harga, yang pada gilirannya akan meningkatkan biaya produksi pertanian dan berdampak langsung pada mata pencaharian petani.
Nguyễn Thành Nam, seorang anggota DPR dari provinsi Phú Thọ, menegaskan bahwa pajak atas pupuk, mesin dan peralatan khusus, serta kapal penangkap ikan akan meningkatkan biaya produksi baik untuk sektor pertanian maupun perikanan.
“Saya mengusulkan untuk tetap mempertahankan undang-undang yang ada, di mana barang-barang ini tetap bebas pajak,” ujarnya dikutip dari keterangan pers DPR Vietnam, Sabtu (31/08).
Di sisi lain, anggota DPR Nguyễn Trường Giang dari provinsi Đăk Nông menyoroti bahwa jika pajak 5 persen diterapkan pada pupuk, Vietnam akan memperoleh penerimaan negara sekitar 5,7 triliun Vietnam Dong atau sekitar Rp 3.534 triliun. Namun, sebanyak 1,5 triliun Vietnam Dong (sekitar Rp 930 miliar) perlu dikembalikan kepada bisnis sebagai pengembalian pajak.
“Ini adalah pajak tidak langsung yang pada akhirnya membebani konsumen,” tambahnya.
Giang juga menambahkan bahwa dalam upaya terbaru untuk memulihkan ekonomi, Pemerintah Vietnam telah mengurangi PPN sebesar 2 persen untuk mendorong konsumsi. Karena itu, usulan pengenaan pajak 5 persen untuk menurunkan harga jual dianggap tidak meyakinkan. Ia menyarankan agar PPN tidak diterapkan pada barang-barang dalam kelompok yang sama.
Dalam diskusi mengenai rancangan undang-undang yang diubah, Trịnh Xuân An, anggota DPR dari provinsi Đồng Nai, menekankan bahwa keputusan mengenai pengenaan PPN pada pupuk tidak boleh hanya didasarkan pada fluktuasi harga. Vietnam, sebagai negara agraris, membutuhkan kebijakan yang stabil terkait harga pupuk karena ini adalah komoditas penting untuk produksi pertanian.
“Kita perlu membangun industri pupuk yang modern dan kompetitif di tingkat global, tanpa bergantung pada kebijakan yang tergantung pada pasar global dan kondisi impor,” kata Trịnh Xuân An.
Comments