in ,

Banggar DPR: Pembentukan “Family Office” Perlu Pertimbangkan 2 Hal Ini

Banggar DPR: Pembentukan “Family Office”
FOTO: DPR 

Banggar DPR: Pembentukan “Family Office” Perlu Pertimbangkan 2 Hal Ini

Pajak.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan 2 hal utama dalam pembentukan family office di Indonesia. Di sisi lain, ia juga mengingatkan pemerintah untuk mengoptimalkan implementasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

“Kita sudah punya Undang-Undang Cipta Kerja untuk menarik investasi yang lebih banyak permasalahannya pada pada birokrasi dan regulasi. Kalau 2 hal itu bisa diatasi oleh pemerintah, insyaallah investasi akan lancar masuk. Maka, family office juga harus mempertimbangkan betul 2 hal komponen itu yang (sebelumnya) memperlambat laju investasi kita,” tegas Said kepada awak media, usai mengikuti rapat ‘Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025’, di Gedung DPR, Jakarta, dikutip Pajak.com (4/7).

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa UU Cipta Kerja telah mengatur kemudahan birokrasi dan regulasi bagi investor. Untuk itu, Said meminta pemerintah lebih fokus mengimplementasikan UU Cipta Kerja untuk mengakselerasi penyerapan investasi yang bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

“Saat ini kenapa kita masuk dalam kategori dengan middle income trap, karena ada 2 hal yang membuat kita tetap berkutat di sana. Pertama, tentu problem birokrasi. Kedua, problem regulasi,” ungkapnya lagi.

Baca Juga  Tim Khusus “Family Office” Kaji Pembebasan Pajak atas Dana Orang Kaya 

Pemerintah Kaji Pembentukan “Family Office”

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa tim khusus tengah mengkaji regulasi family office di Indonesia. Ia memproyeksi, pengelolaan dana dalam skema family office di Indonesia dapat mencapai sebesar Rp 8 ribu triliun selama 5 tahun.

“Saya berharap 2 – 3 minggu depan kita sudah mengerucutkan hasil task force (tim khusus) ini. Kita akan melihat ease of doing business kita harus perbaiki, tax incentive apa yang kita berikan, financial system-nya apa yang harus kita adjust, legal framework-nya bagaimana. Karena orang maunya common law, bagaimana kita bisa atur itu, quality of life dan connectivity juga kita harus perbaiki. Skema family office akan membuat Indonesia lebih kompetitif,” jelas Luhut.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *