in ,

Kebijakan Fiskal Atasi Ketimpangan Negara

Kebijakan Fiskal Atasi Ketimpangan Negara
FOTO: IST

Kebijakan Fiskal Atasi Ketimpangan Negara

Pajak.com. Korea Selatan – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri acara pertemuan tahunan Asian Development Bank (ADB), di Incheon Korea Selatan. Di salah satu rangkaian kegiatan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa ada banyak kebijakan fiskal untuk atasi ketimpangan sebuah negara, baik dari sisi penerimaan maupun belanja.

“Dari sisi penerimaan, kebijakan pajak harus dirancang cukup progresif tanpa mengurangi motivasi untuk memperoleh penghasilan. Di sisi belanja, ada banyak dukungan yang bisa kita berikan baik untuk penurunan kemiskinan, memutus kemiskinan antargenerasi, pendidikan, kesehatan,” ungkap Sri Mulyani dalam acara bertajuk Governors’ Seminar: Policies to Support Asia’s Rebound, dikutip Pajak.com(6/5).  

Ia menyampaikan, Indonesia menggunakan tambahan penerimaan negara di tahun 2021 dari commodity boom untuk berinvestasi di wilayah terluar, termiskin, terpencil. Penerimaan negara juga dialokasikan untuk kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak.

Baca Juga  Strategi Penyelesaian Ragam Kasus Sengketa Kepabeanan di Pengadilan Pajak

“Saya sampaikan bahwa kunci mempertahankan pemulihan Asia setelah pandemi adalah produktivitas. Kita, di Asia harus berinvestasi lebih untuk peningkatan produktivitas yang merupakan sumber pertumbuhan paling lestari, baik investasi untuk pendidikan, tenaga kerja, kebijakan makro, atau infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pergerakan dan produktivitas masyarakat,” ungkap Sri Mulyani.

Dengan demikian, ia berharap, pengalaman Indonesia dalam upaya menurunkan ketimpangan dapat menjadi bahan diskusi bagi negara lain di kawasan Asia. Sebab saat ini ketimpangan antar-negara semakin terlihat.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa multilateralisme menjadi cara terbaik untuk bangkit dan pulih dari krisis, khususnya di kawasan Asia. Pasalnya, saat ini dunia saling terkoneksi.

“Multilateralisme menjadi cara terbaik untuk bangkit dan pulih dari krisis khususnya di Kawasan Asia. Agar multilateralisme ini efektif, kita harus bisa menunjukkan tata kelola yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat. Sehingga semangat kerja sama dalam forum multilateral maupun regional, seperti yang kita lakukan di G20, ADB, ASEAN, ASEAN+3, maupun forum multilateral lainnya menjadi modal terkuat untuk menghadapi berbagai gejolak global,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga  Pajak.com Sosialisasikan “Dari Sobat Pak Jaka”, Pandu Mahasiswa KOSTAF FIA UI Tuangkan Opini Lewat Tulisan

Ia berharap, setelah memegang Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi kawasan Asia. Adapun Keketuaan Indonesia ASEAN 2023 memiliki beberapa priority economic deliverables (PEDs) yang beririsan dengan prioritas di dalam Forum G20, mulai dari keuangan transisi, keuangan dan kesehatan, pembiayaan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga sektor keuangan.

“Tidak hanya itu, mekanisme transisi energi, inklusi keuangan digital, dan literasi keuangan bagi UMKM (usaha mikro kecil menengah) juga menjadi fokus Keketuaan Indonesia pada ASEAN kali ini. Berbagai mitra pengetahuan, seperti ADB begitu penting bagi para penyusun kebijakan di tingkat nasional, regional, maupun global dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang mangkus dan sangkil. Indonesia berharap kedepannya kerja sama antara ADB, G20, G7, dan negara-negara lain dapat terus diperkuat,” tambah Sri Mulyani.

Baca Juga  Penerimaan Pajak Hingga Akhir Maret 2024 Capai Rp 393,91 T

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *