in ,

Ini Peraturan Terbaru tentang Pajak Natura

Peraturan Terbaru tentang Pajak Natura
FOTO: IST

Ini Peraturan Terbaru tentang Pajak Natura

Pajak.com, Jakarta – Pemerintah mengatur lebih lanjut mengenai pajak natura dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh). Peraturan yang baru diundangkan pada 20 Desember 2022 ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( UU HPP).

“Natura dan kenikmatan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah natura sehubungan dengan persyaratan keamanan, kesehatan, dan keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian/lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi PP Nomor 55, dikutip Pajak.com, (23/12).

Pada Pasal 26 PP Nomor 55 Tahun 2022 disebutkan, natura dan kenikmatan di daerah tertentu, antara lain sarana prasarana untuk pegawai dan keluarganya dalam bentuk tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan olahraga selain golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olah raga otomotif,

Baca Juga  Peluang dan Tantangan Perpajakan Investasi Online di Masa Pandemi

Kemudian, Pasal 24 PP Nomor 55 Tahun 2022 mengatur mengenai natura dan kenikmatan yang bukan objek PPh, antara lain makanan dan minuman bagi pegawai; natura dan kenikmatan di daerah tertentu; natura dan kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan kerja, natura dan kenikmatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah/Desa (APBN/APBD/APBDes); serta natura dan kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu.

“Makanan dan minuman bagi pegawai yang dimaksud, antara lain makanan dan minuman yang disediakan untuk pegawai di tempat kerja; kupon makanan dan minuman untuk pegawai pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya; serta bahan makanan dan minuman dengan batasan tertentu,” jelas PP Nomor 55 Tahun 2022 ini.

Selanjutnya, kementerian keuangan masih akan mengatur lebih lanjut tentang natura dan kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Baca Juga  Komwasjak Perlu Lakukan Transformasi Kelembagaan

Sebelumnya, Dirjen Pajak Suryo Utomo menjelaskan, pemajakan natura diterapkan karena pemerintah memandang, pemberian fasilitas kantor banyak dinikmati petinggi perusahaan yang diproyeksi menggugurkan potensi pajak. Di sisi lain, terdapat potensi tax planning dengan diberikannya fasilitas itu, karena agar tidak dikenakan PPh orang pribadi dan tidak menjadi beban biaya bagi perusahaan

“Berkaitan dengan pemberian imbalan ini yang cenderung dinikmati high level employee. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan karena membuat natura dan/atau kenikmatan yang dimanfaatkan petinggi perusahaan atau high level employee jauh lebih besar dibandingkan pegawai yang tidak memiliki jabatan tinggi,” jelas Suryo dalam Rapat Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (3/8).

Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, fasilitas kantor yang didapat karyawan, seperti laptop dan ponsel, tidak akan dikenakan pajak karena merupakan biaya bagi perusahaan. Ia memastikan, tujuan pengenaan pajak natura untuk menciptakan keadilan bagi Wajib Pajak, sehingga tidak semua karyawan yang mendapat fasilitas kantor akan dikenakan pajak atas natura.

Baca Juga  Definisi dan Manfaat Joint Program DJP dan DJBC

“Kalau pekerja dapat fasilitas laptop, masa dipajakin? Kan, tidak begitu. Pekerja dikasih fasilitas kendaraan atau uang makan, ya kan bukan itu. Tapi ini adalah yang merupakan fringe benefit yang memang untuk beberapa segmen kelompok profesi tertentu luar biasa besar. Jadi, kita hanya akan memberikan suatu threshold tertentu. Kalau CEO (chief executive officer), itu fringe benefit banyak banget, biasanya jumlahnya sangat besar,” jelas Sri Mulyani dalam Kick Off Sosialisasi UU HPP, (19/11).

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *