“Kenaikan pendapatan dari BLU melalui pengelolaan dana kelapa sawit, layanan pendidikan, dan jasa penyelenggaraan telekomunikasi. Sementara pendapatan lainnya meliputi kenaikan hasil tambang batu bara, pendapatan minyak mentah, dari kepolisian, layanan agrarian, dan sebagainya,” jelas Febrio.
Kendati kinerja PNBP tumbuh positif, Febrio mengatakan, pemerintah masih tetap waspada apabila terjadi gejolak ekonomi global di tahun 2022 yang berdampak pada penurunan harga komoditas.
“Sisi belanja terkelola dengan baik untuk tambahan belanja akibat kenaikan harga ICP, masih terkelola dengan baik. Dampaknya terhadap APBN dan postur kita tetap berada dalam range yang sangat terkelola dengan baik,” pungkas Febrio.
Selain PNBP, penerimaan kepabeanan dan cukai dinilai tumbuh positif, yaitu sebesar Rp 158 triliun atau 73,5 persen dari target APBN sebesar Rp 215 triliun—tumbuh 30,4 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kinerja ini didorong antara lain karena kenaikan cukai hasil tembakau (CHT).
“Pada Agustus 2021, penerimaan CHT sebesar Rp 111,1 triliun atau tumbuh 17,8 persen dibandingkan Agustus 2020. Hal ini dipengaruhi produksi dan penyesuaian tarif. Tapi perlu diingat, makin tinggi cukainya, makin tingginya insentif rokok ilegal. Sedangkan bea keluar juga tumbuh tinggi karena dipicu naiknya harga ekspor komoditas sawit dan batu bara,” jelas Sri Mulyani.
Selanjutnya, sumber penerimaan negara terbesar adalah berasal dari pajak. Realisasi penerimaan pajak juga dinilai membaik, yaitu mencapai sebesar Rp 741,3 triliun atau 60,3 persen dari target senilai Rp 1.229,6 triliun.
Dengan demikian, realisasi pendapatan negara dari pajak, bea dan cukai, serta PNBP hingga Agustus 2021 mencapai Rp 1.177,6 triliun atau sekitar 67,5 persen dari target senilai Rp 1.743,6 triliun.
“Pendapatan kita tumbuhnya 13,9 persen, bandingkan dengan tahun lalu yang terkontraksi 13,1 persen,” tambah Sri Mulyani.
Comments