Fiskus di Prancis Manfaatkan AI untuk Periksa Properti
Pajak.com, Prancis – Pemerintah Prancis telah mengumpulkan tambahan pajak senilai hampir 10 juta euro atau sekitar Rp 148,96 miliar (kurs Rp 14,896). Setelah Fiskus di Prancis manfaatkan Artificial Intelligent (AI) untuk memeriksa bagian lengkap properti di rumah-rumah orang kaya. Teknologi yang disebut AI-pool-spotter ini khususnya dipakai oleh fiskus untuk memeriksa kolam renang yang rupanya banyak tidak dilaporkan kepada otoritas pajak Prancis.
Di Prancis, modifikasi properti—termasuk penambahan kolam renang—harus dilaporkan ke kantor pajak dalam waktu 90 hari setelah selesai. Karena pajak properti didasarkan pada nilai sewa properti, sehingga pemilik rumah yang tidak menyatakan kolam renang berpotensi menghindari pembayaran pajak tambahan ratusan euro. Adapun kolam renang pribadi seluas 30 meter persegi akan dikenakan pajak tambahan sekitar 200 euro atau sekitar Rp 2,9 juta dalam setahun.
Sistem yang dikembangkan oleh Google dan Capgemini ini dapat mengidentifikasi kolam pada gambar udara dan memeriksa silang dengan database pajak nasional dan registrasi properti. Proyek untuk menemukan kolam renang yang tidak diumumkan ini dimulai Oktober lalu di sembilan departemen Prancis.
Hingga pekan ini, Pejabat Kantor Pajak Prancis, Direktorat Jenderal Keuangan Publik (DGFiP)—atau umum disebut Le Fisc—mengumumkan telah menemukan sekitar 20.356 kumpulan bagian dari properti yang tidak diumumkan.
Sementara itu, laporan awal tentang proyek tersebut menunjukkan bahwa perangkat lunak mesin ini memiliki tingkat kesalahan sebesar 30 persen. Kesalahannya meliputi kesalahan pencitraan panel surya yang dianggap sebagai kolam renang, dan kegagalan dalam mengambil ekstensi kena pajak yang tersembunyi di bawah pohon atau di bawah bayang-bayang properti.
Bahkan, tim teknis otoritas pajak merasa kesulitan menentukan apakah bentuk persegi panjang pada gambar udara adalah bentuk perpanjangan atau tenda, teras, atau bahkan terpal yang ditempatkan di tanah.
Namun, Wakil Direktur Jenderal Keuangan Publik Le Fisc Antoine Magnant mengatakan telah menyelesaikan masalah ini, dan ingin memperluas penggunaan kumpulan perangkat lunaknya untuk mengidentifikasi perbaikan perumahan yang tidak dideklarasikan dan dikenakan pajak, seperti ekstensi dan lampiran.
“Kami secara khusus menargetkan perluasan rumah seperti beranda, tetapi kami harus yakin bahwa perangkat lunak ini dapat menemukan bangunan dengan tapak yang besar, bukan kandang anjing atau rumah bermain anak-anak. Ini adalah penelitian tahap kedua kami dan juga akan memungkinkan kami untuk memverifikasi apakah sebuah properti kosong dan tidak lagi dikenakan pajak,” kata Magnant kepada Le Koran Paris, dikutip Pajak.com, Rabu (31/8).
Le Fisc saat ini berencana untuk memperluas penggunaan AI-pool-spotter ke seluruh metropolitan Prancis (tidak termasuk departemen luar negeri negara itu), yang dapat menghasilkan tambahan pajak untuk kolam renang pribadi sebesar 40 juta euro atau sekitar Rp 595,87 miliar pada 2023.
Kepemilikan kolam renang pribadi telah menjadi isu kontroversial di Prancis tahun ini, karena negara itu telah menderita kekeringan bersejarah yang telah mengosongkan sungai-sungai di wilayah tersebut. Pada 2020, Prancis diperkirakan memiliki sekitar 3,2 juta kolam renang pribadi, tetapi konstruksi dilaporkan melonjak karena lebih banyak orang bekerja dari rumah selama kuncitara COVID-19, dan suhu musim panas melonjak di seluruh Eropa.
Protes terutama datang dari para pemerhati lingkungan Prancis yang menyerukan pelarangan kolam renang pribadi setelah gelombang panas musim panas memicu kekeringan dan pembatasan air. Di sisi lain, Sekretaris Nasional Europe-Ecology-the Greens (EELV) Julien Bayou mengatakan, dengan persediaan air minum yang terancam, masuk akal untuk mempertimbangkan pembatasan penggunaan air untuk tujuan rekreasi.
“Tantangannya bukan melarang kolam renang, tapi menjamin kebutuhan air vital kita,” kata Bayou.
Tak lama, ia kemudian mengklarifikasi pernyataannya di Twitter, dengan menyatakan sudah ada pembatasan penggunaan air, untuk mencuci mobil dan terkadang untuk mengisi kolam renang. Namun, ia berpendapat bahwa tantangannya bukan melarang kolam renang, tapi menjamin kebutuhan air vital di Prancis.
Mélanie Vogel dari EELV juga bersikeras bahwa partai itu tidak mendukung larangan kolam renang, tetapi memberikan pernyataan bahwa ada baiknya dilakukan pembatasan penggunaan air.
“Karena tidak adanya tindakan terhadap iklim, akses ke air minum terancam dan kita harus membatasi penggunaannya,” ucap Vogel.
Comments