in ,

Otoritas Pajak 46 Negara Hadiri FTA Fokus Bahas 3 Hal Ini

Otoritas Pajak 46 Negara
FOTO: Dok. DJP

Otoritas Pajak 46 Negara Hadiri FTA Fokus Bahas 3 Hal Ini

Pajak.com, Sydney – Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo bersama pemimpin otoritas pajak dari 45 negara anggota FTA lainnya kembai berkumpul secara langsung mengikuti Forum on Tax Administration (FTA) Plenary Meeting ke-15, yang berlangsung di International Convention Centre, Sydney, Australia. Otoritas pajak 46 Negara hadiri FTA untuk membahas pembaruan aturan main perpajakan internasional, yang berfokus pada tiga bidang.

Pertama, implementasi solusi Dua Pilar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk mengatasi masalah perpajakan yang timbul dari digitalisasi ekonomi. Kedua, transformasi digital administrasi perpajakan untuk mencapai efisiensi yang lebih baik.

“Ketiga, dukungan peningkatan kapasitas (capacity building) perpajakan di negara berkembang,” tulis DJP melalui keterangan resmi, pada Senin (10/10).

FTA yang berlangsung selama tiga hari pada akhir September lalu ini merupakan pertemuan tatap muka kali pertama sejak terakhir kali diselenggarakan secara luring pada Maret 2019, sekaligus menandai peringatan hari jadi FTA ke-20.

Baca Juga  Realisasi Pendapatan Negara Capai Rp 2.181,6 T

FTA merupakan forum pimpinan tertinggi otoritas pajak yang dibentuk pada tahun 2002, untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan tren global yang relevan dengan isu perpajakan, serta mengembangkan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas otoritas pajak di seluruh dunia.

“Saat ini, FTA terdiri dari 52 negara anggota OECD maupun non-anggota OECD dan dipimpin oleh Commissioner Bob Hamilton dari Kanada,” imbuh DJP.

Kegiatan FTA Plenary Meeting 2022 secara resmi dibuka oleh Assistant Treasurer and Minister for Financial Services of Australia, Stephen Jones MP. Sesi pertama diskusi dimulai dengan refleksi atas perkembangan dan peran FTA, yang dilanjutkan dengan topik mengenai peluang dan tantangan di masa mendatang setelah pandemi COVID-19. Sementara sesi kedua mendiskusikan periode pascapandemi COVID-19 secara lebih mendalam.

Baca Juga  Akhir Januari, Penerimaan Pajak Tercatat Rp 68,5 Triliun

“Para pimpinan otoritas pajak dialokasikan ke tiga kelompok diskusi dengan isu yang berbeda. DJP berpartisipasi aktif dalam pembahasan ‘Our Organisation–Changes, Developments, and New Perspectives’,” kata DJP.

Pada hari kedua, salah satu topik pembahasan dalam sesi ketiga adalah Pillar Implementation yang pelaksanaannya kembali dibagi ke dalam kelompok diskusi. Dalam kesempatan itu, DJP memperkaya diskusi terkait “Capacity and Capability-Domestic and Global Challenges”.

Diskusi dilanjutkan dengan melibatkan seluruh pimpinan otoritas pajak untuk membahas peluang dan risiko dari transparansi pajak global. Di sesi keempat, pembahasan difokuskan pada prioritas digitalisasi dan transformasi digital masing-masing otoritas pajak.

Kemudian di sesi kelima, DJP turut berkontribusi dalam panel diskusi terkait “FTA Capacity Building Priorities” dengan mengirimkan perwakilan untuk menjadi salah satu panelis.

Kegiatan pada hari terakhir acara diawali dengan sesi diskusi per kelompok yang mengangkat tema Trust, Community Confidence and Reputation.

Baca Juga  Menkeu Pastikan PPN 11 Persen Berlaku pada 1 April 2022

“DJP bertukar pikiran mengenai peran transparansi sebagai faktor kunci untuk membangun kepercayaan terhadap otoritas pajak,” ucap DJP.

Pada sesi akhir, Commissioner Bob Hamilton mengundang para delegasi untuk mendiskusikan proyek kerja FTA yang menjadi prioritas untuk periode mendatang. Berdasarkan diskusi tersebut, seluruh delegasi setuju agar FTA melanjutkan dukungan transformasi digital untuk menyelenggarakan administrasi perpajakan yang lebih seamless, persiapan implementasi Two-Pillar Solution dari sisi administrasi, dan capacity building bagi otoritas pajak di negara berkembang.

“Melalui serangkaian kegiatan selama di Sydney ini, DJP berharap dapat mempererat hubungan kerja sama bilateral dengan negara mitra, memperoleh berbagai informasi terkini mengenai perkembangan administrasi perpajakan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJP, serta menyuarakan beragam aspirasi DJP di level internasional,” pungkasnya.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *