in ,

DJP Ungkap Dasar Perluasan Objek PPN Barang dan Jasa

“Sebagai contoh konsumsi daging wagyu (di pasar modern) dengan daging di pasar tradisional, ini sama-sama tidak dikenai PPN. Demikian juga yang terkait dengan pendidikan. Tentunya, pendidikan ini bukan seperti yang disampaikan selama ini beredar. Ini adalah pendidikan yang dirasakan memang dikonsumsi atau dimiliki oleh masyarakat yang memiliki daya beli jauh berbeda,” terangnya.

Dengan begitu, perubahan ini akan membuat barang atau jasa yang dikonsumsi sesuai dengan kemampuan konsumsi (ability to pay) masyarakat. Sehingga, masyarakat menengah ke bawah akan mendapatkan subsidi, bantuan, atau bahkan dapat pengenaan tarif pajak yang lebih rendah untuk barang atau jasa.

Dasar lainnya yakni tarif PPN Indonesia yang termasuk relatif rendah dibandingkan negara-negara OECD mencapai 19 persen, dan negara BRICS sebesar 17 persen. Bahkan, telah terjadi pergeseran kondisi pengenaan PPN secara global pada beberapa tahun terakhir yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu tingginya tax expenditure, tarif standar di 127 negara yang berkisar 15,4 persen, dan banyaknya negara yang meninjau ulang tarif PPN untuk menjaga prinsip netralitas.

Baca Juga  Beragam Opsi Penuhi Kewajiban Pajak Suami Istri

“Beberapa negara juga menggunakan PPN sebagai salah satu instrumen untuk merespons pandemi Covid-19 ini untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang bersangkutan,” ucap Neil.

Terakhir, ia juga mengatakan bahwa c-efficiency PPN Indonesia baru 0,6 persen atau 60 persen dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini lebih rendah dibandingkan negara seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam yang telah mencapai 80 persen. Ia menggarisbawahi, bahwa keseluruhan latar belakang dan tujuan ini telah menjadi bahan diskusi pemerintah dan melihat potensi yang bisa diambil sebagai salah satu opsi untuk merespons keadaan penerimaan negara saat ini.

“Dari berbagai hal yang tadi saya sampaikan, ini menjadi bahan diskusi oleh pemerintah untuk melihat apakah negara kita bisa menggunakan PPN salah satu respons untuk menghadapi situasi yang ada saat ini. Mengingat, kalau kita perhatikan bahwa penerimaan PPN ini cukup dominan dalam struktur penerimaan pajak yang ada saat ini, yaitu kurang lebih sekitar 42 persen dari total keseluruhan penerimaan kita,” pungkasnya.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *