Ketiga, setelah WP melakukan pembayaran, pihak Samsat akan mengirimkan e-TBPKP (tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran) yang berlaku selama 30 hari sejak hari pembayaran. Artinya, dalam rentang 30 hari itu WP harus datang ke Kantor Samsat untuk mengesahkan STNK dan meminta TBPKP asli berdasarkan e-TBPKP atau setruk pembayaran.
Bagi WP yang terlambat membayar pajak, denda yang dikenakan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. Denda di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta nomor 6 tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD). Dalam pasal 12 Ayat disebutkan, dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2 persen setiap bulannya.
Seperti yang diketahui, Samsat dijalankan oleh tiga instansi pemerintah yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Provinsi). Sehingga aplikasi Samsat Online Nasional juga melayani pengesahan STNK, administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Comments