Bimo Wijayanto Buka-bukaan Soal Tugas Khusus sebagai Dirjen Pajak dari Sri Mulyani
Pajak.com, Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto, membeberkan penugasan khusus yang ia emban langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada awal masa jabatannya.
Bimo menyampaikan bahwa ia ditugaskan untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap berbagai isu strategis dan persoalan yang masih tertunda di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
“Saya diminta oleh Ibu Menkeu [Sri Mulyani] satu bulan ini untuk betul-betul mapping semua pending matters, strategic issues,” jelas Bimo kepada awak media di Kawasan DPR, Jakarta, dikutip Pajak.com pada Rabu (28/5/25).
Bimo menyampaikan bahwa ia berencana mengadakan konferensi pers yang lengkap dan tematik, dengan topik yang kemungkinan mencakup Coretax atau kebijakan-kebijakan strategis sesuai arahan Menkeu. “Kemudian nanti akan saya adakan press briefing yang lengkap, tematik gitu ya apakah itu temanya Coretax atau mungkin policy-policy yang strategis,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Bimo juga menegaskan bahwa fokus utama yang akan dia garap dalam waktu dekat mencakup tiga pilar besar integrasi, yakni integrasi data dan sistem, integrasi human capital dan integrasi institusi.
“Jadi sementara itu nanti tunggu, mudah-mudahan less than one month saya akan update ke teman-teman sekalian [awak media],” tutup Bimo.
Untuk diketahui, Sri Mulyani Indrawati minta rasio pajak harus meningkat kepada para pejabat baru yang mengelola penerimaan negara, yaitu Bimo, Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama, dan Dirjen Anggaran Luky Alfirman.
“Harapan dari pimpinan negara untuk menjalankan amanah. Untuk rumpun penerimaan negara, ada Direktorat Jenderal Pajak [DJP] yang memimpin lebih dari 44.000 karyawan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai [DJBC] yang memimpin lebih dari 15.000 jajaran, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak [PNBP] yang memiliki tugas fungsi luar biasa penting. Kita sudah memahami harapan pimpinan negara, penerimaan negara harus meningkat, tax ratio harus meningkat,” tegas Sri Mulyani saat memberikan arahan pada Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di Aula Mezzanine Kemenkeu Jakarta, pada Jumat (23/5/25).
Ia juga meminta kepada ketiga dirjen baru tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Seirama dengan itu, kepastian hukum perpajakan serta transparansi dan tata kelola pun harus terus diperbaiki.
“Tugas penerimaan negara sangat nyata, karena setiap tahun ditetapkan oleh undang-undang untuk mencapai target penerimaan negara, baik pajak, bea cukai, maupun PNBP,” ujar Sri Mulyani.
Comments