Sebagai simulasi, bila gaji saat baru memulai karier sekitar Rp 5 juta, maka dana yang harus disisihkan untuk hari tua minimal Rp 750 ribu–Rp 1 juta per bulan.
“Dengan menyisihkan 15 persen sampai 20 persen, harapannya gaya hidup setelah pensiun bisa sederhana, seperti mendapatkan gaji setara UMP (upah minimum provinsi). Namun, menurutnya, jika seseorang baru mulai menyisihkan dana DPLK di usia 35 tahun, maka dana yang harus disisihkan mencapai 30 persen dari total gaji. Hal ini agar dana yang terkumpul saat masa pensiun tetap ideal,” kata Budi.
Ia mengatakan, dana ideal yang harus disisihkan untuk dana pensiun memang jauh lebih besar ketimbang program JHT yang dikelola pemerintah. Berdasarkan aturan, pekerja hanya perlu menyisihkan 2 persen dari total gaji per bulan untuk membayar iuran JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sementara, perusahaan wajib membayar sebesar 3,7 persen dari total gaji karyawan setiap bulan. Dengan demikian, total iuran yang dibayarkan sebesar 5,7 persen dari total gaji karyawan untuk JHT.
“Sebenarnya, kalau hanya sekitar 5 persen, saat pensiun nanti harus menurunkan gaya hidup signifikan. Bahkan, tidak cukup. Makanya, sebaiknya, masyarakat harus menambah tabungan hari tua dengan membeli produk di perusahaan asuransi atau DPLK. Jika gaji yang dipotong dari JHT sudah 5 persen, artinya masyarakat perlu menyisihkan lagi sekitar 10 persen sampai 15 persen dari total gaji untuk produk di DPLK,” ujar Budi.
Ia mengingatkan, bahwa tabungan hari tua itu penting. Bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan demi kebahagiaan generasi selanjutnya. Ke depan, jangan sampai banyak lahir generasi sandwich, yakni anak atau cucu yang harus menanggung hidup orangtua yang tidak siap membiayai kebutuhan saat pensiun.
Comments