in ,

“Proving Ground” BPLJSKB Dibangun di Bekasi

“Proving Ground” BPLJSKB Dibangun di Bekasi
FOTO: KLI Kemenkeu

“Proving Ground” BPLJSKB Dibangun di Bekasi

Pajak.com, Bekasi – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis industri otomotif Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing di kancah internasional. Untuk mendukung itu, pemerintah berupaya memfasilitasi proving ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) yang dibangun di Bekasi, Jawa Barat.

Proyek infrastruktur ini resmi dikerjakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunannya ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII, dan PT Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG), (31/10).

Sebagai informasi, proving ground merupakan fasilitas pengujian kendaraan di luar ruangan (outdoor test) yang berstandar internasional, yakni mengacu pada United Nations Agreement Concerning The Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition of Approval For Motor Vehicle Equipment and Parts (UN Agreement).

“Dengan dilaksanakan proyek ini, tentu tidak hanya sekadar biayanya tapi manfaatnya bagi perekonomian nasional. Dan, juga bagi perekonomian di Bekasi sendiri yang menjadi lokasi akan bisa meningkatkan aktivitas. Pembangunan proving ground KPBU ini diharapkan dapat mendukung industri otomotif Indonesia, sehingga mampu menembus pasar internasional,” jelas Sri Mulyani dalam acara penandatangan perjanjian kerja sama antara Kemenhub-PII-IIAPG, yang juga disiarkan secara virtual.

Baca Juga  V BTS Raih Penghargaan sebagai Wajib Pajak Teladan

Ia mengungkapkan, sejatinya, saat ini produk otomotif buatan Indonesia sudah sebagian masuk dalam pasar global, namun masih memiliki tahapan yang cukup rumit karena saat di ekspor, produk harus kembali diuji di negara tujuan. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak memiliki fasilitas pengujian yang berstandar internasional.

“Dengan pembangunan proving ground, Indonesia akan segera memiliki fasilitas pengujian kendaraan yang berstandar internasional. Proving ground pertama di Indonesia ini sekaligus mencakup standar-standar otomotif yang memang sudah dibakukan pada level regional ASEAN. Maka, proving ground di Bekasi akan menjadi suatu fasilitas untuk bisa mendukung industri otomotif nasional di dalam ekspor, tidak lagi harus melalui pengujian di negara tujuan sehingga batasan teknis itu bisa dihilangkan,” jelas Sri Mulyani.

Baca Juga  Reksa Dana Perusahaan Teknologi Global Prinsip Syariah

Ia menekankan, transformasi ekonomi Indonesia ditandai dengan kemampuan industri membangun industri manufaktur yang kompetitif di level global. Tidak ada negara yang mampu menjadi negara industri bila perekonomiannya didominasi dari sisi sumber daya alam, tanpa adanya nilai tambah. Dengan demikian, industri otomotif akan menjadi salah satu industri manufaktur yang berpeluang untuk dikembangkan.

“Tapi sektor otomotif ini sempat terkontraksi 34,29 persen di 2020 atau pada masa pandemi. Pemulihan sektor otomotif perlu terus didukung pemerintah, yang dalam hal ini kementerian keuangan melalui PII berperan sebagai penjaminan proyek proving ground tersebut. Ini tidak hanya pembangunan fisik, namun keseluruhan sistem, bahkan hingga maintenance-nya. Tentu Ini adalah sebuah proyek komprehensif, tidak hanya sekedar membangun di area 90 hektar di Bekasi, tapi untuk menguji kendaraan bermotor sehingga dia mampu memenuhi standar internasional,” jelas Sri Mulyani.

Baca Juga  Mengenal “Threshold” PKP di Indonesia

Ia menyebutkan, nilai investasi proyek proving ground di Bekasi ini direncanakan sebesar Rp 1,98 triliun menggunakan skema pengembalian investasi availibility payment sebesar Rp 339,9 miliar per tahun, dengan periode kerja sama proyek selama 17 tahun, termasuk dua tahun masa konstruksi.

“Fasilitas dari kementerian keuangan melalui special mission vehicle, seperti tadi project development fund untuk proyek proving ground BPLJSKB adalah salah satu dari sekian fasilitas yang kita miliki untuk membantu kementerian dan lembaga di dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan di sektor masing-masing. Tidak hanya tergantung kepada anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) murni, namun juga mengundang atau crowding in lembaga swasta dan dana swasta, sehingga bisa mempercepat atau mengakselerasi pembangunan-pembangunan yang sifatnya strategis dan dibutuhkan oleh perekonomian Indonesia,” kata Sri Mulyani.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

GIPHY App Key not set. Please check settings