Pajak.com, Jakarta – Sumber daya manusia (SDM), pendidikan, dan riset di bidang ekonomi syariah merupakan faktor penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengatakan bahwa gagasan berupa program-program untuk pengembangan hal tersebut perlu terus ditingkatkan oleh seluruh jajaran terkait.
“Secara khusus saya berharap agar IAEI menyusun rencana implementasi dari berbagai konsep yang telah dibuat oleh KNEKS dan pemangku kepentingan lainnya,” ungkapnya pada acara The 1st Islamic Economics Education Summit secara virtual, Kamis (28/10).
Ia menambahkan, di dalam dokumen Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, pengembangan kapasitas riset dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan salah satu strategi dasar yang menjadi ekosistem pendukung strategi utama. Demikian pula pada dokumen Blue Print Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Bank Indonesia, dimana penguatan riset, assessment, dan edukasi merupakan tiga pilar yang tak dapat dipisahkan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Akan tetapi, Wapres menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi di luar program-program yang telah disusun. Salah satunya adalah masih terdapat ketidaksesuaian kompetensi SDM yang dihasilkan dengan kebutuhan industri ekonomi syariah serta berbagai tantangan lain yang dihadapi.
Oleh karena itu, Wapres berpendapat bahwa dengan terjalinnya kerja sama dari para pemangku kepentingan, diantaranya Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), tantangan tersebut dapat dilalui. Ia pun mengimbau agar konsep-konsep baru yang saat ini tengah disusun dapat lebih dipertajam agar dapat sejalan dengan grand design yang ada.
“Terkait hal ini saya mengharap agar IAEI lebih mempertajam konsep yang telah disusun tersebut,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum IAEI Sri Mulyani mengatakan bahwa untuk menghadapi kendala dan tantangan yang dihadapi di lapangan terkait SDM, diperlukan harmonisasi nomenklatur dan perbaikan kurikulum program studi ekonomi syariah dan ekonomi Islam di Indonesia, agar lebih relevan dengan perkembangan zaman.
“Nomenklatur harus makin menciptakan keberadaan kajian keilmuan yang makin dalam dan up to date,” jelasnya.
Sri Mulyani pun berharap, kedepannya SDM ekonomi syariah akan semakin meningkat seiring dengan perbaikan kualitas di bidang keilmuan juga di dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Mulai dari research and development untuk mengantisipasi situasi pasca COVID-19, serta perubahan teknologi digital yang terus berkembang.
“Saya berharap kegiatan hari ini juga menjadi wadah diskusi untuk menghasilkan solusi yang nyata bagi perbaikan kualitas SDM di dalam ekonomi Islam juga meningkatkan daya saing SDM Indonesia secara umum,” pungkasnya.
Comments