in ,

Otoritas Jasa Keuangan Terbitkan POJK BPRS Baru

POJK BPRS
FOTO: IST

Otoritas Jasa Keuangan Terbitkan POJK BPRS Baru

Pajak.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan kontribusi industri perbankan pada pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya bagi perbankan syariah. Untuk mendukung hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan terbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK BPRS). Direktur Humas OJK Darmansyah mengungkapkan, diterbitkannya POJK BPRS tersebut bertujuan untuk mendorong konsolidasi pada BPRS.

Menurutnya, ini merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang BPRS yang menekankan pada penguatan kelembagaan untuk mendukung program konsolidasi industri perbankan syariah melalui pendirian BPRS secara efektif, menciptakan proses perizinan BPRS yang lebih efektif dan efisien, serta menghadirkan BPRS yang lebih tertata dan kuat.

Baca Juga  Peran Ekonomi Syariah Sektor Pariwisata-Ekonomi Kreatif

Terdapat delapan aspek kelembagaan pengaturan utama BPRS. Pertama, pendirian BPRS. Kedua, perizinan pendirian BPRS. Ketiga, kepemilikan dan perubahan modal. Keempat, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pejabat eksekutif. Kelima, kegiatan usaha BPRS. Keenam, jaringan kantor. Ketujuh, sinergi BPRS. Kedelapan, Cabut Izin Usaha (CIU) atas permintaan pemegang saham.

“Adapun penyempurnaan aturan mengenai pendirian BPRS mencakup pendirian BPRS baru, penyesuaian zona pendirian BPRS, penyesuaian persyaratan modal disetor minimum, dan perubahan Izin Usaha BUS atau BUK menjadi BPRS,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Pajak.com pada Selasa (10/01).

Ia menambahkan, dalam POJK BPRS tersebut juga mengatur tentang penyesuaian terhadap perizinan pendirian BPRS.

“Terdiri dari percepatan jangka waktu pemberian persetujuan prinsip dan izin usaha, penempatan modal disetor, penambahan penilaian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan LJK lain yang dimiliki oleh calon pemegang saham pengendali BPRS, serta kewajiban BPRS untuk segera melakukan kegiatan usaha setelah izin diberikan,” tambahnya.

Baca Juga  Cara Mudah Agar Pekerja Lepas Punya Rumah

Selain itu, terdapat penambahan pengaturan terkait kepemilikan, permodalan, kepengurusan, dan kegiatan usaha BPRS dalam rangka penguatan kelembagaan, digitalisasi pelaporan, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait.

“Peningkatan cakupan jaringan kantor dan penerapan sinergi BPRS di tengah era teknologi yang semakin masif saat ini juga diatur lebih lanjut dengan harapan BPRS dapat memberikan layanan yang lebih optimal dan efisien kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam upaya perlindungan konsumen, OJK pun menyampaikan bahwa mekanisme pencabutan izin usaha BPRS atas pemegang saham diatur untuk memberi kepastian bagi penyelesaian kewajiban nasabah dan masyarakat.

“Implementasi POJK BPRS diharapkan dapat mewujudkan peningkatan daya saing dan kontribusi BPRS bagi perekonomian di daerah dan bagi industri perbankan nasional. POJK BPRS ini sekaligus mencabut berlakunya POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Pembiayaan Rakyat Syariah,” pungkasnya.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *