in ,

Investasi Jadi Tulang Punggung Perekonomian Nasional

Investasi Jadi Tulang Punggung Perekonomian
FOTO: IST

Investasi Jadi Tulang Punggung Perekonomian Nasional

Pajak.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan, investasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, karena tidak hanya sekadar mampu menciptakan lapangan kerja dan memproduksi barang/jasa, tetapi juga membantu menciptakan nilai tambah. Untuk itu, pemerintah akan terus berupaya dapat melewati krisis untuk memastikan keberlanjutan investasi melalui stabilitas ekonomi dan politik.

“Pandemi COVID-19 tidak dipungkiri memberikan dampak yang berkepanjangan dari segala aspek yang memengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat dunia. Tantangan di tahun mendatang diperkirakan berimbas pada ketidakstabilan harga dan tingginya inflasi. Kestabilan ekonomi dan politik merupakan kunci keberlanjutan investasi di tengah tantangan itu. Karena seberapa pun menariknya investasi secara nilai keekonomian, namun tanpa adanya stabilitas tersebut para investor sangat mungkin akan memilih keputusan yang lain,” ungkap Ma’ruf Amin di acara Anugerah Layanan Investasi Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi (Kemenves)/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), di Grand Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, (12/10).

Ia menguraikan, beberapa unsur, seperti kejelasan regulasi, ketersediaan lahan, dan kesiapan infrastruktur menjadi faktor yang penting untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan investasi di Indonesia.

Baca Juga  Wamenkeu: Hampir Semua Investor Eropa Tekankan Prinsip ESG dan Ekonomi Hijau 

“Stabilitas dalam konteks penanaman modal (investasi) lebih dari sekadar terjaganya kondisi makro ekonomi dan kepastian hukum. Unsur-unsur lain yang tidak kalah substansial ialah kejelasan regulasi, kelembagaan, kepastian ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur, koordinasi pusat-daerah, kapasitas sumber daya manusia, serta peran sektor bisnis,” jelas Ma’ruf.

Di depan para pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah, serta pemangku kebijakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) ini, ia berharap, seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan solusi bersama dari beragam permasalahan, khususnya memberikan kemudahan di bidang investasi.

“Saya ingin seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan tukar-menukar solusi atas berbagai permasalahan pelayanan dan juga kemudahan investasi. Harapannya, semua pihak dapat saling belajar dan mengambil praktik-praktik terbaik yang semakin efisien dan akuntabel,” kata Ma’ruf Amin.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan, Kemenves/BKPM akan terus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memacu pertumbuhan investasi nasional. Ia menyebut, realisasi investasi Indonesia sampai saat ini sudah mencapai Rp 584,6 triliun atau telah mencapai 48,7 persen dari target Rp 1.200 triliun. Target investasi 2022 ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 901 triliun.

Baca Juga  BCA Jadi “Brand” Perbankan Terkuat di Dunia Versi Brand Finance

“Investasi Indonesia harus kita pacu dalam rangka menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Di mana negara penyumbang investasi terbesar? Ada pada negara Singapura dan kemudian dilanjut oleh negara Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, Amerika Serikat, hingga Eropa. Nah, Eropa yang dulunya cuma satu negara, yaitu Belanda, sekarang Swiss dan bahkan beberapa negara lain berkontribusi atas investasi. Jadi, Pak Wapres, tidak benar kalau ada isu investasi itu hanya dikuasai oleh satu negara tertentu,” ungkap Bahlil.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM pada kuartal II-2022, 10 negara terbanyak yang berinvestasi di Indonesia, yakni:

  1. Singapura 3,1 miliar dollar AS.
  2. Republik Rakyat Tiongkok 2,3 miliar dollar AS.
  3. Hong Kong 1,4 miliar dollar AS.
  4. Jepang 900 juta dollar AS.
  5. Amerika Serikat (AS) 800 juta dollar AS.
  6. Malaysia 707,3 juta dollar AS.
  7. Belanda 486,1 juta dollar AS.
  8. Korea Selatan 451 juta dollar AS.
  9. Bermuda (wilayah seberang laut Britania Raya di Samudra Atlantik bagian utara) 362,8 juta dollar AS.
  10. Inggris 154,8 juta dollar AS.
Baca Juga  Komwasjak Usul Pembentukan “Tax Payer Charter” dan Awasi Kepastian “Core Tax”

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Kemudian, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *