Pajak.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, inklusi keuangan memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama pada masa pandemi Covid-19. Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) ini juga katakan, pentingnya mengakselerasi implementasi inklusi keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui dua strategi.
Yakni, mempercepat penyaluran kredit baik dari usaha mikro hingga usaha besar, dan meningkatkan layanan keuangan berbasis digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan mobile banking.
“Kedua program tersebut selain dapat mencegah penularan Covid-19 juga sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi,” kata Arilangga ketika memimpin Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) secara virtual, Senin (8/3).
Airlangga juga menyebut, tingkat kepemilikan produk dan layanan keuangan di kalangan masyarakat tetap positif, baik dari kepemilikan maupun penggunaan rekening di lembaga keuangan di tengah besarnya dampak pandemi terhadap perekonomian. Indeks kepemilikan akun meningkat dari 31,3 pada tahun 2014 menjadi 61,7 pada tahun 2020. Sementara indeks penggunaan akun/rekening meningkat dari 59,74 pada 2013 menjadi 81,4 pada 2020.
“Prestasi ini tidak terlepas dari kerja keras Kementerian dan Lembaga anggota DNKI dalam mengeksekusi program edukasi inklusi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi keuangan, digitalisasi layanan keuangan pada sektor pemerintah, perlindungan konsumen, regulasi, dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi,” jelasnya.
DNKI mencatat, sepanjang tahun 2020 sebanyak 348 kegiatan edukasi keuangan terhadap sekitar 85.000 peserta telah terlaksana. Kegiatan edukasi dan literasi keuangan syariah juga kian gencar seiring perlindungan konsumen yang lebih optimal. Sekitar 94,54 persen dari jumlah total pengaduan layanan keuangan telah terselesaikan.
Selain itu, pemerintah juga telah meresmikan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi di sektor jasa keuangan. Pembukaan rekening bank yang dilakukan hanya pada Bulan Inklusi Keuangan bahkan melonjak sampai 789.025 rekening baru.
Sementara itu, kepemilikan akun uang elektronik meningkat sampai 13,8 juta dan 5,1 juta merchant di seluruh Indonesia telah menerapkan QRIS yang didominasi oleh pelaku UMKM. DNKI juga mencatat, program PEN turut meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan, khususnya di kalangan pelaku UMK.
Airlangga menjelaskan, inklusi keuangan juga membutuhkan regulasi yang tepat untuk memacu perkembangannya. Karenanya, Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) diperbarui melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020, dan mencabut Perpres Nomor 82 Tahun 2016.
“Kami tetapkan Perpres baru SNKI untuk memacu kenaikan penggunaan dan kepemilikan layanan keuangan formal, yang berpotensi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Menko Airlangga.
Agar manfaat Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang SNKI lebih cepat dirasakan masyarakat, DNKI juga menetapkan target dan Program Kerja SNKI 2021–2024 dalam Rapat Koordinasi SNKI. Target indeks inklusi keuangan tahunan 2021–2024 yang ditetapkan pada rapat koordinasi ini masing-masing sebesar 82 pada tahun 2021, 85 pada tahun 2022, 88 pada tahun 2023, dan 90 pada tahun 2024.
Comments