Adapun reformasi itu, meliputi jaminan kesehatan nasional; meningkatkan kesiapsiagaan kesehatan; mendukung pembangunan sarana prasarana kesehatan, terutama di daerah; dan melakukan peningkatan layanan kesehatan dan penurunan stunting, termasuk penyakit yang merupakan penyakit yang sangat penting untuk diatasi, seperti tuberkulosis.
Ketiga, pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan di tahun 2023, yang akan meningkat mencapai Rp 595,9 triliun hingga Rp 563,6 triliun atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 542,8 triliun.
“Ini akan mendukung berbagai belanja pendidikan, termasuk beasiswa kepada murid-murid, yaitu 20 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar kepada 975,3 ribu mahasiswa, dan untuk membayar tunjangan profesi guru dan PNS untuk yang merupakan profesi pendidik sebanyak 264 ribu orang. Belanja pendidikan juga dipakai untuk operasi sekolah melalui BOS (bantuan operasional sekolah) dan juga bahkan biaya operasi sampai tingkat PAUD (pendidikan anak usia dini), dimana 6,5 juta anak-anak pada usia dini yang akan mendapatkan manfaat,” urai Sri Mulyani.
Secara total, belanja negara tahun 2023 didesain pada kisaran 14,09 persen—14,71 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau antara Rp 2.818,1 triliun—Rp 2.979,3 triliun.
“Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat, yaitu antara Rp 2.017 triliun hingga Rp 2.152 triliun dan transfer ke daerah yang akan berkisar antara Rp 800 triliun hingga Rp 826 triliun,” urai Sri Mulyani.
Comments