“Salah satu yang terus kita kejar aspek efisiensinya yakni di bidang pengelolaan rantai suplai. Apabila kepatuhan KKKS sudah tinggi, maka dapat dipastikan sektor hulu migas dapat memberikan manfaat lebih melalui penerimaan negara yang lebih optimal,” kata Erwin.
Di kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pengelolaan Barang dan Jasa SKK Migas Widi Santuso menjelaskan, terdapat tiga aspek kepatuhan yang akan dinilai bersama UI, yaitu aspek pengadaan barang dan jasa; kapasitas nasional yang termasuk didalamnya centralized integrated vendor database (CIVD); serta aset dan kepabeanan.
“Dari hasil pemeriksaan nanti bisa kita ketahui apakah ketentuan yang digunakan masih compatible atau tidak, atau apakah KKKS melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuannya atau tidak,” ungkapnya
Kepala Divisi Pengelolaan Aset dan Pabean SKK Migas Achmad Riad menambahkan, pemeriksaan aset nantinya akan dilakukan berbasis on-line. Hal ini menurutnya, tidak akan menjadi kendala karena kini perusahaan telah menyempurnakan teknologi maupun infrastruktur penunjang lainnya.
“Dalam rangka mematuhi aturan pembatasan mobilisasi yang berlaku saat ini, seluruh kegiatan pemeriksaan kepatuhan rantai suplai kepada KKKS ini akan diadakan secara on-line,” ujar Riad.
Sebagai informasi, pemeriksaan bersama PPAFEB UI rencananya akan dijadwalkan pada November 2021 mendatang.
Comments