Pajak.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat ekosistem perlindungan konsumen Indonesia di tengah tantangan perkembangan inovasi keuangan digital yang pesat. Hal ini diwujudkan dengan penyempurnaan ketentuan perlindungan konsumen melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, yang efektif berlaku sejak 22 Desember 2020.
Deputi Gubernur BI Doni P. Joewono menjelaskan, semua pihak perlu mendukung dan menciptakan ekosistem perlindungan konsumen keuangan digital yang kuat di Indonesia. Reformasi ketentuan perlindungan konsumen setidaknya sudah dituangkan dalam Hari Konsumen Nasional yang telah ditetapkan pemerintah setiap tanggal 20 April.
“Perlindungan konsumen yang baik dan tepercaya pada gilirannya akan menopang stabilitas sistem keuangan dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Doni dalam kegiatan sosialisasi bertajuk Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, (12/4).Doni menguraikan, ada tiga alasan pentingnya reformasi perlindungan konsumen.
Pertama, karena Indonesia perlu pengaturan yang harmonis mengenai perlindungan konsumen untuk keseluruhan kewenangan lembaga publik, termasuk BI.
Comments