in ,

Pembangunan Fisik IKN Nusantara Capai 26 Persen

Pembangunan Fisik IKN Nusantara
FOTO: Bappenas

Pembangunan Fisik IKN Nusantara Capai 26 Persen

Pajak.com, Jakarta – Progres pembangunan fisik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah capai 26 persen. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebutkan, pembangunan itu berupa infrastruktur dasar, seperti infrastruktur air minum, sanitasi, jalan, gedung pemerintahan, dan perumahan.

“Kemajuannya sekarang sudah di angka 26 persen. Ketika Bapak Presiden Joko Widodo hadir di sana, masih di angka 15 persen. Mudah-mudahan ini ada percepatan. Progres bangunan itu utamanya, termasuk untuk penyediaan air bersih, kemudian pembangunan waduk yang sudah sebentar lagi kita akan memfungsikan waduk tersebut,” ungkap Suharso dalam konfrensi pers usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Jokowi, (13/4).

Ia menyatakan, Pemerintah Indonesia membuka peluang pihak swasta untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara melalui skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Bukan hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi kita juga membuka keterlibatan swasta termasuk swasta asing dalam skema KPBU,” tambah Suharso.

Baca Juga  Ini Pembahasan Pertemuan Sri Mulyani dan AHY

Seperti diketahui, kebutuhan investasi di IKN Nusantara hingga tahun 2024 diproyeksi sebesar Rp 466 triliun, dengan 19 persen diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya, IKN Nusantara membutuhkan investasi dari swasta (domestik maupun asing) sebesar Rp 377,46 triliun sampai Rp 393,66 triliun (81 persen).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Dhony Rahajoe mengungkapkan, adanya ketertarikan sejumlah investor dalam dan luar negeri untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara.

“KPBU ini diminati bukan hanya dari investor lokal, tetapi juga investor dari luar negeri yang sudah berproses ini dari Konsorsium Nusantara antara investor lokal dengan investor dari Cina, kemudian ada dari Korea (Selatan),” ujar Dhony.

Berdasarkan catatan Pajak.comada 8 perusahaan besar asal Cina yang sudah menyampaikan letter of intent sebagai komitmen awal investasi di IKN Nusantara, antara lain China Harbour, CSSC Hongkong Shipping Company, China Communications Construction Company, CNTIC China National Technical, Sinopec, Power China, China State Construction Engineering, China Urban Rural Holdings Group, State Power Investment Corporation Limited, China CCK Power Indonesia, dan sebagainya.

Baca Juga  Jokowi: Saham Freeport Naik 61 Persen, 80 Persen Pendapatannya Masuk ke Negara

Selain itu, Dhony juga menggarisbawahi, terkait pembangunan hunian di IKN Nusantara. Pemerintah memutuskan, 70 persen hunian aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia (Polri) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) adalah rumah dinas milik negara yang tidak diperjualbelikan.

Secara simultan, di IKN Nusantara juga akan dibangun sejumlah sarana dan prasarana lainnya, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan.

“Untuk pendidikan ini juga ada arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan sekolah-sekolah di mana akan diberikan, baik untuk swasta maupun yang sekolah negeri, bantuan-bantuan dalam rangka mengakselerasi penyelenggaraan sekolah unggul yang akan berada di IKN (Nusantara),” kata Dhony.

Baca Juga  Pemerintah dan WRI Indonesia Susun Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel

Di bidang kesehatan, menurutnya, Presiden Jokowi ingin agar di IKN Nusantara dibangun fasilitas kesehatan berskala internasional.

“Ada beberapa rumah sakit yang sudah berminat dan segera akan kita umumkan, mudah-mudahan di bulan Mei (2023) sudah ada yang terpilih, yang sesuai arahan pak presiden. Ini rumah sakit unggul yang harus ada kerja sama dengan internasional,” tandas Dhony.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *