Basuki juga melaporkan bahwa meskipun di tengah pandemi, pihaknya terus berusaha memenuhi kebutuhan infrastruktur di Indonesia. Tahun ini, Kementerian PUPR mengelola pagu anggaran sebesar Rp 100,6 triliun untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, serta permukiman dan perumahan.
Adapun tujuan pembangunan tersebut adalah untuk meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa pandemi COVID-19. Sementara terkait kebijakan khusus pelaksanaan program Kementerian PUPR di 2022 meliputi penyelesaian Proyek Strategi Nasional (PSN), dukungan infrastruktur untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, Penataan Kawasan Mandalika, Renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), serta persiapan ASEAN Summit di Tana Mori Labuan Bajo.
Untuk percepatan pelaksanaan program tersebut, Kementerian PUPR melakukan kegiatan lelang dini untuk paket pekerjaan kontraktual. Salah satu penandatanganan hasil lelang dini itu dilaksanakan pada hari ini.
“Penandatanganan ini terdiri dari sekitar 800 paket pekerjaan senilai Rp 20 triliun. Proses lelang dini telah dilaksanakan sejak Oktober 2021,” katanya.
Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pun turut mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR bersama Gapensi ini. Katanya, sejak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2021, baru kali ini investasi di luar Pulau Jawa jumlahnya lebih banyak yakni mencapai 52 persen.
“Pembangunan infrastruktur yang masif dari Aceh hingga Papua merupakan instrumen untuk kemudian para investor mulai melirik. Kita harus berikan applause kepada Menteri PUPR yang telah membangun infrastruktur sehingga sekarang investasi bisa masuk,” ucap Bahlil.
Comments