Pajak.com, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Derah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan masyarakat desa akan mudah diketahui jika memiliki data yang konkret.
“Akan sangat mudah kita deteksi bahwa kebutuhan warga masyarakat kalau kita memiliki data yang konkrit, data yang detail, tentang kondisi warga masyarakat kita,” ungkapnya saat memberi sambutan dalam acara halal bihalal virtual dengan para kepala desa, Jumat (14/05).
Ia menambahkan, dengan melakukan perencanaan pembangunan desa menggunakan pemutakhiran data indeks desa membangun berbasis Sustainable Development Goals (SDGs), akan dapat menyesaikan permasalahan yang ada di desa karena perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan pada data, fakta yang sesungguhnya, dan masalah yang benar-benar dihadapi oleh masyarakat desa.
“Maka, kepala desa akan dengan tegas mengatakan ini masalah yang dihadapi oleh warga saya. Maka, inilah yang menjadi prioritas pembangunan desa untuk penggunaan dan pemanfaatan dana desa karena kita sudah melakukan pemuktahiran data,” tambahnya.
Tidak hanya itu saja, ia meyakini dengan pemutakhiran data SDGs desa, maka tidak lama lagi permasalahan seperti kemiskinan, kelaparan, stunting, rendahnya kualitas pendidikan, dan lambatnya pertumbuhan ekonomi dapat terselesaikan.
Selain itu, pria yang kerap dipanggil Gus Menteri tersebut mengapresiasi kepala desa yang telah menyalurkan dana desa untuk berbagai program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Desa Aman Covid-19, dan Program Padat Karya Tunai desa.
“Dengan pemanfataan dana desa yang sesuai dengan peruntukannya saya yakin ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang signifikan,” jelasnya.
Comments