Kelima, penambahan target bantuan produktif usaha mikro (BPUM) sebanyak 3 juta penerima baru dan 9,8 juta penerima sejak tahun lalu. Besaran bantuan Rp 1,2 juta. Pemerintah menambah anggaran untuk program ini sebesar Rp 3,6 triliun.
Keenam, penambahan sekitar 2,8 juta peserta baru kartu prakerja dengan kebutuhan anggaran Rp 10 triliun.
“Semua kebijakan ini tetap dalam kerangka implementasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN), di mana APBN 2021 mengalokasikan sebesar Rp 699,43 triliun,” jelas Sri Mulyani.
Kendati APBN akan fleksibel dalam merespons PPKM darurat, pemerintah tetap menjalankan pengawalan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“(Mereka ikut) mengawal seluruh program-program sehingga kami bisa semakin memperbaiki untuk semua hal,” tegas Sri Mulyani.
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap, pelaksanaan PPKM darurat dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat, sehingga kasus penyebaran Covid-19 bisa menurun. “Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat perlu bekerja keras bersama-sama agar penanganan efektif,” tutupnya.
Comments