in ,

Keuangan Negara: Definisi, Komponen, Hingga Mekanisme Pengelolaan

Keuangan Negara: Definisi
FOTO: IST

Keuangan Negara: Definisi, Komponen, Hingga Mekanisme Pengelolaan

Pajak.comJakarta – Keuangan negara adalah nadi yang mengalirkan sumber daya untuk memastikan fungsi pemerintahan berjalan optimal demi kesejahteraan rakyat. Lalu, bagaimana definisi keuangan negara, apa saja komponennya, dan bagaimana mekanisme pengelolaannya? Pajak.com akan mengulasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa itu keuangan negara?

Keuangan negara adalah sistem yang kompleks dan terstruktur yang mengatur bagaimana pemerintah mengumpulkan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya ekonomi. Sistem ini mencakup semua aspek pendapatan dan pengeluaran pemerintah, termasuk pajak, pinjaman, dan pengelolaan aset negara.

Payung hukum yang mengatur keuangan negara di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN). Menurut UU ini, keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

UUKN juga menjelaskan pengertian keuangan negara dari berbagai sisi, sebagai berikut:

  • Dari sisi objek: Keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Ini termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, serta pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Bahkan, barang-barang—baik yang berwujud uang maupun benda—dapat menjadi milik negara dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban ini.
  • Dari sisi subjek: Keuangan negara melibatkan seluruh objek yang telah disebutkan sebelumnya. Ini mencakup aspek-aspek yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang terkait dengan keuangan negara. Dalam kerangka ini, setiap entitas memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya.
  • Dari sisi proses: Keuangan negara bukan hanya tentang angka di atas kertas. Ia melibatkan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari perumusan kebijakan hingga pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Proses ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dasar yang kuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
  • Dari sisi tujuan: Keuangan negara memiliki tujuan yang lebih luas, mencakup seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan objek-objek tadi. Semua ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang efisien dan bertanggung jawab.
Baca Juga  Fungsi Alokasi APBN: Menentukan Prioritas Pembangunan Nasional

Apa saja komponen dalam keuangan negara?

Komponen keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUKN, mencakup berbagai elemen yang esensial dalam pengelolaan ekonomi suatu negara. Berikut adalah detail dari masing-masing komponen tersebut:

  • Hak negara. Ini termasuk kemampuan negara untuk memungut pajak dari warganya, mengeluarkan dan mengedarkan mata uang, serta melakukan pinjaman baik di dalam maupun luar negeri untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
  • Kewajiban negara. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan umum kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta membayar tagihan kepada pihak ketiga yang telah memberikan jasa atau barang kepada pemerintah.
  • Penerimaan negara. Ini mencakup semua bentuk pendapatan yang diperoleh negara, termasuk dari pajak, bea cukai, hasil pengelolaan sumber daya alam, dan lainnya.
  • Pengeluaran negara. Pengeluaran ini meliputi semua biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menjalankan fungsi dan layanan pemerintahannya.
  • Penerimaan daerah. Sama seperti penerimaan negara, tetapi ini spesifik untuk tingkat daerah, termasuk pendapatan dari pajak daerah dan sumber lain yang sah.
  • Pengeluaran daerah. Ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dan layanan di tingkat lokal.
  • Kekayaan negara/daerah. Meliputi semua aset yang dikelola oleh negara atau daerah, baik yang dikelola secara langsung maupun melalui perusahaan negara/daerah. Ini termasuk uang, surat berharga, piutang, barang, dan hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang.
  • Kekayaan yang dikuasai oleh pemerintah. Ini mencakup aset yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan dan kepentingan umum, serta aset yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
Baca Juga  BPK Minta Pemerintah Terus Tingkatkan Kualitas APBN

Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan negara?

UUKN menetapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, termasuk tanggung jawab pemerintah untuk mengelola keuangan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Beleid ini menjelaskan bahwa keuangan negara memuat anggaran, juga prinsip tata kelola yang baik dan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan negara.

Menurut UUKN, pengelolaan keuangan negara adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Selain itu, pengelolaan keuangan negara juga harus mengikuti asas-asas baru yang mencerminkan praktik terbaik, termasuk:

  • Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Artinya, pengelolaan keuangan harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana negara dengan menunjukkan hasil yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.
  • Profesionalitas. UUKN menginstruksikan bahwa pejabat pengelola keuangan harus memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.
  • Proporsionalitas. Artinya, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara sumber daya yang digunakan dan manfaat yang diperoleh.
  • Keterbukaan. Proses pengelolaan keuangan negara harus transparan, memungkinkan publik untuk mengakses informasi dan melakukan pengawasan.
  • Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh lembaga yang independen untuk memastikan akuntabilitas dan penggunaan dana negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan negara merupakan sebuah orkestrasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dari presiden hingga menteri keuangan, yang bersama-sama mengatur aliran sumber daya keuangan dengan tujuan utama kesejahteraan rakyat. Presiden, sebagai kepala pemerintahan, memiliki kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga  Cara Menyusun Pagu Anggaran dalam APBN

Dalam praktiknya, kekuasaan ini didelegasikan kepada menteri keuangan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri keuangan bersama dengan menteri lain dan pimpinan lembaga negara, serta kepala daerah, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di tingkat pusat dan daerah.

Mereka menyusun kebijakan fiskal, kerangka ekonomi makro, rancangan APBN, dan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Selain itu, mereka juga bertugas melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan dan melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan UU.

Namun, hal ini tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang. Pengelolaan keuangan negara juga mencakup pengawasan dan pertanggungjawaban, yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dan transaksi keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *