“Penyesuaian tarif ini akan meringankan beban pemerintah dalam subsidi kewajiban layanan publik atau PSO (public service obligation). Pasalnya, nilai PSO yang diberikan pemerintah ke KCI (PT Kereta Commuter Indonesia) terus meningkat sejak 2017, sedangkan tarif KRL tidak berubah sejak 2015,” kata Arif.
Berdasarkan data KCI, nilai PSO yang diberikan pemerintah mencapai Rp 1,99 triliun pada 2021 atau naik 28,3 persen dari realisasi 2020 senilai Rp 1,55 triliun. Capaian itu juga naik 57,81 persen jika dibandingkan dengan PSO pada 2017 senilai Rp 1,26 triliun.
“KCI membutuhkan dana hingga Rp 14.981 per orang untuk dapat mengoperasikan KRL. Dengan kata lain, PSO yang diberikan per penumpang adalah Rp 11.981 per orang dengan perhitungan tarif saat ini. Artinya, kenaikan tarif ini dalam rangka untuk mengurangi beban PSO,” jelas Arif.
Sementara itu, studi ATP-WTP Balitbanghub menemukan, ATP pada 25 kilometer pertama adalah Rp 4.988, sedangkan WTP mencapai Rp 5.400. Metode perhitungan ATP-WTP yang dipilih Balitbanghub adalah menghubungkan antara pendapatan pengguna KRL dengan pengeluaran transportasi.
Comments