in ,

Jokowi: BPKP-APIP Kawal Belanja Produk Dalam Negeri

Ia juga meminta BPKP dan APIP untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) segera memiliki e-Katalog lokal, mengingat dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di tanah air baru 123 pemda yang memiliki e-Katalog lokal.

“Awasi betul, kawal betul agar semua kabupaten, kota, provinsi segera memiliki e-Katalog lokal, sehingga nanti produk-produk lokal itu masuk semuanya,” imbuhnya.

Tidak hanya itu saja, Jokowi juga meminta jajaran terkait untuk mengawal realisasi dari komitmen belanja produk dalam negeri baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun BUMN dan BUMD. Dimana berdasarkan laporan dari Kepala BPKP total komitmen untuk belanja produk dalam negeri sudah mencapai Rp 720 triliun.

“Itu sudah gede sekali. Tapi ini kan komitmen, yang sulit itu merealisasikan. Itu tugasnya Bapak-Ibu mengawal ini,” kata Presiden.

Baca Juga  Sri Mulyani Beberkan Langkah Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru

Pada kesempatan itu, Jokowi menyampaikan bahwa untuk menekan belanja pemerintah baik pusat dan daerah harus memiliki tiga hal penting. Terdiri dari menciptakan nilai tambah bagi negara, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, serta efisien.

Jokowi pun meyakini bahwa belanja produk dalam negeri dapat memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan nilai tambah, meningkatkan lapangan pekerjaan, hingga memicu investasi.

“Saya minta kepada BPKP menyinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri,” pungkasnya.

Ditulis oleh

Baca Juga  Ini Pembahasan Pertemuan Sri Mulyani dan AHY

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *