Sebagai informasi, penyesuaian tarif pungutan ekspor itu merupakan tindak lanjut keputusan Komite Pengarah BPDPKS, yang diketuai menteri koordinator bidang perekonomian dengan anggota menteri pertanian, menteri keuangan, menteri perindustrian, menteri perdagangan, menteri energi dan sumber daya mineral, menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan menteri perencanaan pembangunan nasional.
Eddy menekankan, dengan kebijakan baru ini pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Sebab, menurutnya, penerapan pungutan ekspor di tahun 2020 dan tahun 2021 terbukti tidak menyebabkan penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.
“Harga TBS di tingkat petani mengikuti kenaikan harga CPO, di mana pada bulan Januari-Mei 2021, rata-rata harga TBS di tingkat petani adalah di atas Rp 2.000/kilogram. Selain itu, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat. Upaya ini dilakukan dengan mengalokasikan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit untuk 180.000 hektare lahan per tahun, dengan alokasi dana untuk tiap hektare lahan yang ditetapkan sebesar Rp 30.000.000 hektare,” kata Eddy.
Di samping itu, pemerintah akan berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), melalui pemberian beasiswa bagi anak-anak dan keluarga petani kelapa sawit, serta pelatihan bagi petani dan masyarakat umum. Selama ini pemerintah telah menjalankan program program pengembangan yang sesuai good agricultural practice (GAP) dan menunjang keberlanjutan usaha (sustainability).
“Penyesuaian tarif pungutan ekspor juga tetap memperhatikan dukungan terhadap keberlanjutan layanan BPDPKS, khususnya dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan program pengembangan SDM, penelitian, dan pengembangan, peremajaan sawit rakyat, sarana dan prasarana, promosi, dan insentif biodiesel. Semua ini dilakukan dengan tetap menjaga akuntabilitas serta tranparansi pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit,” jelasnya.
Eddy berharap, semua pihak dapat terus mendukung kebijakan pemerintah, karena semua bertujuan untuk sustainability kelapa sawit dan kesejahteraan petani.
Comments