Ini Pembahasan Pertemuan Sri Mulyani dan AHY
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan khusus dengan Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudoyono (AHY), di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Apa saja yang dibahas?
Sri Mulyani menyampaikan apresiasi atas kinerja dari Kementerian ATR/BPN, khususnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercapai melebihi target.
“Semoga jajaran Kementerian ATR/BPN dapat menjaga kinerja baik ini karena sangat penting untuk membangun fondasi Indonesia ke depan, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (19/3).
Sementara itu, AHY menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen penuh mewujudkan kepastian hukum atas tanah dan mewujudkan tata ruang yang baik guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini adalah komitmen ATR/BPN untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara erat dengan Kementerian Keuangan dalam sebuah semangat sinergi mendukung pembangunan nasional,” ujar Sri Mulyani.
Selain itu, pertemuan ini membahas perkembangan terkait jalannya program-program Kementerian ATR/BPN sepanjang tahun 2024. AHY mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menentukan target capaian untuk program-program strategis, termasuk dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Sampai dengan tahun 2023, sudah 111 juta bidang tanah yang terdaftar. Targetnya mencapai 120 juta bidang tanah di 2024 ini. Jadi, masih ada sembilan juta bidang tanah yang dikejar. Dan ini kita butuh dukungan, sehingga kita sudah sampaikan kepada Ibu Sri Mulyani,” ungkap AHY
Secara simultan, Kementerian ATR/BPN tengah mengejar capaian penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Adapun total target yang ditetapkan sebanyak 2.000 RDTR se-Indonesia.
“Dari 2.000 target, sudah tercapai berkisar sebanyak 436 RDTR. Tentu ini butuh waktu dan dukungan anggaran. Ini juga sudah kami sampaikan,” imbuh AHY.
Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya menyelesaikan pendaftaran tanah di kabupaten dan kota hingga dapat tercipta target Kabupaten/Kota Lengkap.
“Kota/Kabupaten Lengkap adalah kota atau kabupaten yang sudah secara utuh (seluruh bidang tanahnya) tersertifikasi. Kita mau mengejar 104 Kabupaten/Kota Lengkap seluruh Indonesia, saat ini telah tercapai 13 Kabupaten/Kota Lengkap,” ungkap AHY.
Ia pun menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia tanah kepada Sri Mulyani. Ia mengatakan, aksi pemberantasan tersebut telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN melalui program Satgas-Anti Mafia Tanah.
“Satgas-Anti Mafia Tanah hanya untuk memberikan keadilan bagi rakyat, namun juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara hingga berkisar Rp 13 triliun,” imbuh AHY.
Dalam pertemuan ini AHY turut didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni; Sekretaris Jenderal Suyus Windayana; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Dony Erwan.
Comments