Menko Airlangga menyampaikan, dalam Presidensi G20 tahun 2022 ini, penguatan komitmen Indonesia untuk mencapai berbagai target menjadi sangat penting dan membutuhkan kebijakan terhadap akses teknologi, akses pembiayaan, dan mempertimbangkan cost energy yang terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu, Airlangga menegaskan bahwa peran pembiayaan hijau menjadi penting, tidak hanya terbatas pada pembiayaan melalui APBN atau penerbitan surat utang atau Green Sukuk, tetapi juga instrumen-instrumen lainnya.
Adapun salah satu topik yang dibahas terkait dengan blended finance yaitu perlunya mendorong kelestarian alam. Dorongan ini menurut Menko Airlangga tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari swasta dan juga dari lembaga-lembaga donor internasional.
“Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup yang telah didirikan tentunya juga diharapkan bisa mendorong untuk terbitnya pengembangan perdagangan karbon secara transparan,” ujar Menko Airlangga.
Di sisi lain, menurut Airlangga, pemerintah juga terus meningkatkan kerja sama pembiayaan hijau dengan lembaga internasional. Beberapa program energi baru terbarukan mendapatkan pembiayaan dari Development Finance Institution (DFI) dan Export Credit Agency (ECA).
Comments