Pajak.com, Jakarta – Lonjakan kasus Covid-19 memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro menjadi PPKM darurat. Menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, kebijakan ini sangat berat bagi pengusaha. Oleh karena itu, HIPPI berharap efektivitas penerapan PPKM darurat dapat menekan laju penularan Covid-19 ke level terendah.
Menurutnya, pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung akan jauh menurunkan omzet dan profit, yang pada akhirnya membuat arus kas (cash flow) semakin menurun. Padahal, pengusaha baru saja mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19 tahun 2020.
“Pengusaha saat ini pada posisi 3 AH yaitu resah, pasrah, gelisah. Namun kita harus mendukung kebijakan ini sekalipun teramat berat untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan pengendalian penularan Covid-19,” kata Sarman dalam keterangan tertulis, yang dikutip Pajak.com, pada Kamis (1/7).
Wakil ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta ini juga mengatakan, PPKM darurat dikhawatirkan akan membuat ekonomi Jakarta stagnan dan resesi tidak dapat dihindari. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal I-2021 masih terkontraksi -1,65 persen, bahkan berpotensi tetap di zona negatif pada kuartal II-2021.
“Ini akan berdampak terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II-2021 yang dipatok 7 persen, karena PDB (produk domestik bruto) DKI Jakarta memberikan kontribusi 17,17 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jika ekonomi Jakarta masih minus di kuartal II-2021, maka agak sulit rasanya kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi nasional di angka 7 persen,” kata Sarman.
Oleh karena itu, dunia usaha sangat berharap agar efektivitas penerapan PPKM darurat dapat dioptimalkan, sehingga mampu menekan laju penularan Covid-19 ke level yang paling rendah.
“Ketegasan pemerintah dipertaruhkan selama pemberlakuan PPKM darurat, no kompromi, tindak tegas para pelanggar PPKM darurat ini. Dunia usaha butuh jaminan dan kepastian untuk kita cepat keluar dari krisis ini, bangkit kembali membangun ekonomi segera keluar dari zona resesi,” tegas Sarman.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menetapkan PPKM darurat untuk dilaksanakan selama satu hingga dua pekan di Pulau Jawa dan Bali. Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali.
Sejumlah sektor seperti supermarket, mal, dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat menjadi tutup pukul 17.00 dengan kapasitas pengunjung 25 persen. Sementara, sejumlah perkantoran kembali menerapkan work from home (WFH) 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen.
