Pajak.com, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengungkapkan, langkah nyata pemerintah dalam melakukan percepatan transformasi digital salah satunya untuk meningkatkan perekonomian nasional. Menurutnya, hal itu bertumpu pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ultra mikro dan koperasi yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
“Transformasi digital pada sektor BUMDes, usaha mikro kecil, menengah, ultra mikro, dan tentunya koperasi yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,” ungkapnya dalam Webinar Era Baru Transformasi Digital: Pengembangan Konektivitas Desa BUMDes dan UMKM.
Menurutnya, baik BUMDes, UMKM, ultra mikro dan koperasi saat ini mencatatkan kontribusi 61 persen dari total produk domestik bruto (PDB) nasional. Meskipun, masih 21 persen dari empat sektor tersebut yang melakukan digital on boarding.
“Jumlah ini masih cukup jauh di bawah rata-rata digitalisasi UMKM dan ultra mikro ASEAN yang pada kisaran 34 persen. Di saat yang sama, 60 persen UMKM ultra mikro di Australia telah memiliki digital presence atau sudah hadir digital on board, dan 54 persen UMKM Malaysia telah mengadopsi teknologi digital,” tambahnya.
Kedepannya, pemerintah terus mendorong agar transformasi digital mampu menghasilkan 50 persen atau sekitar 30 juta dari 64 juta UMKM untuk on boarding ke sektor digital. Demikian juga dengan mengajak serta ekosistem BUMDes dan koperasi.
Menteri Johnny menjelaskan bahwa agenda akselerasi transformasi digital dilakukan demi mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia. Pada tahun 2020, valuasi ekonomi digital nasional tercatat sebesar 44 miliar dollar AS, nilai tersebut berkontribusi 40 persen dari total valuasi ekonomi digital di Asia Tenggara.
“Jadi valuasi digital ekonomi Indonesia begitu besar pengaruhnya atau mengambil bagian dari digital ekonomi negara-negara di Asia Tenggara,” jelasnya.
Ia mengatakan bahwa ekonomi digital dalam negeri baru berkontribusi sekitar 4 persen pada PDB. Nilai tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Sebagai contoh, ekonomi digital Malaysia berkontribusi 19 persen pada PDB dan ekonomi digital Tiongkok berkontribusi 36 persen pada PDB.
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pemerintah bekerja keras untuk mentargetkan sektor digital menyumbang 18 persen dari total PDB Indonesia pada tahun 2030 nanti. “Untuk itu, kita mempunyai pekerjaan rumah besar untuk memastikan bahwa digital ekonomi kita atau sektor digital menjadi salah satu fondasi kuat penyumbang PDB Indonesia,” ujarnya.
Menurut Menkominfo, pandemi Covid-19 telah mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi digital secara masif dan intensif pada berbagai sektor. Sehingga pemerintah melalui Kementerian Kominfo, secara intensif memanfaatkan momentum ini untuk mendorong adopsi teknologi digital di sektor UMKM, ultra mikro, BUMDes dan koperasi bersama dengan kementerian/lembaga terkait lainnya.
“Jika Indonesia dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki UMKM, ultra mikro, BUMDes, dan koperasi di sektor digital, Indonesia diproyeksikan mampu mencapai valuasi ekonomi digital sekitar 124 miliar dollar AS pada tahun 2025 dengan pertumbuhan sekitar 23 persen per tahun atau setiap tahunnya,” imbuhnya.
Tidak hanya itu saja, Menteri Johnny menegaskan bahwa dalam upaya memprioritaskan percepatan transformasi digital nasional sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Kominfo akan fokus menyelesaikan empat sektor penting.
“Yang pertama pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh tanah air kita untuk memperkecil digital devide, yang kedua penguatan talenta digital sumber daya manusia digital, yang ketiga integrasi pusat data nasional, dan keempat peta jalan untuk sektor-sektor prioritas, termasuk tentunya sektor perdagangan, perekonomian, dan industri,” pungkasnya.
