Pajak.com, Jakarta – Sejak akhir Juli lalu, Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di kisaran 0-0,25 persen. Keputusan menahan suku bunga ini diambil AS karena negara itu belum pulih sepenuhnya dari COVID-19. Kebijakan itu sekaligus menjadi sinyal pemberlakuan tapering off atau pengurangan stimulus besar-besaran oleh negara Paman Sam itu. Untuk mencegah efek tapering alias dampak dari normalisasi kebijakan Bank Sentral AS itu, pemerintah Indonesia terus berupaya mempertahankan kinerja sektor eksternal.
Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan, upaya pemerintah mencegah efek tapering dilakukan untuk menahan pelemahan nilai tukar rupiah ketika aliran modal asing (capital outflow) meninggalkan negara emerging termasuk Indonesia dan kembali ke AS. Ferry menyebut, data resiliensi sektor eksternal menjadi modal untuk bisa memitigasi risiko atau tantangan tersebut.
“Normalisasi kebijakan The Fed didukung oleh membaiknya ekonomi AS yang berjalan cepat tercermin dari angka inflasi di negara itu. Pulihnya ekonomi AS yang menjadi mitra dagang RI turut berkontribusi pada kinerja ekspor. Di sisi lain, normalisasi kebijakan moneter The Fed menimbulkan tantangan tersendiri bagi negara-negara berkembang,” kata Ferry dalam diskusi secara virtual bersama Iluni Universitas Indonesia, Sabtu (14/8/21).
Berpijak pada pernyataan formal pemerintah AS, tapering baru akan terjadi tahun 2023. Namun, melihat dinamika pemulihan ekonomi di AS serta tingkat inflasinya, menurut Ferry ada kemungkinan tapering akan dipercepat. Ia mengatakan, tapering selalu memicu capital outflow dan pelemahan nilai tukar.
Comments