Di samping itu, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang telah ditetapkan juga diharapkannya akan menjadi basis perpajakan Indonesia yang baru. Begitu pula dengan Undang-undang Cipta Kerja, Suahasil berharap dapat memberikan lanskap ekonomi cara bekerja yang baru untuk perekonomian Indonesia.
Nantinya, kedua kebijakan ini semakin diperkuat dengan adanya RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang saat ini masih dibahas di DPR. Tentunya, UU itu diyakininya menjadi basis baru perimbangan keuangan pusat dan daerah.
“Ini adalah beberapa poin-poin besar dari reformasi yang terus kita pikirkan meskipun kita ada di dalam situasi pandemi. Kita tidak ingin menyia-nyiakan krisis, kita justru menggunakan momentum krisis untuk menaruh reformasi-reformasi baru, termasuk poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kita juga terus merespons tantangan dan mitigasi atas tantangan perubahan iklim ke depannya,” katanya.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan pembiayaan yang besar pada upaya transisi menuju ekonomi hijau. Namun, ia memastikan bahwa perubahan iklim ini harus dimitigasi, melalui net zero emission.
“Net zero emission bukan merupakan suatu pilihan, termasuk dalam hal penggunaan energi baru dan terbarukan,” pungkasnya.
Comments