Pajak.com, Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 11 triliun untuk melanjutkan Program Kartu Prakerja di tahun 2022. Jumlah itu merupakan 4,3 persen dari anggaran perlindungan sosial tahun depan.
Febrio bilang, Anggaran dan Program Kartu Prakerja 2022 merupakan inisiatif strategis pemerintah dan penanganan Covid-19 karena tidak hanya menjadi sarana transfer dana dari pemerintah ke masyarakat, tetapi menawarkan skill development sebagai pondasi meraih kesempatan kerja yang lebih luas.
“Seringkali para pekerja kesulitan mendapatkan pekerjaan dikarenakan kompetensi yang diperoleh dari lembaga pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk menjembatani ini, pemerintah berupaya memberikan keterampilan bagi angkatan kerja kita sehingga labor market akan menjadi lebih sehat dan lebih fleksibel,” ungkap Febrio dalam webinar bertajuk Diseminasi Hasil Studi Evaluasi Dampak Program Kartu Prakerja, dikutip Pajak.com, Jumat (03/12).
Febrio mengemukakan, keterampilan yang diberikan dalam program ini harus memenuhi setidaknya satu dari skilling atau penambahan kemampuan, upskilling atau peningkatan kemampuan, dan reskilling atau penggantian kemampuan.
Selain itu, kebijakan pemberian Kartu Prakerja juga diarahkan untuk mendorong peningkatan keterampilan yang dibutuhkan terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital.
“Melalui Program Kartu Prakerja diharapkan kompetensi baik para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi atau korban Pemutusan Hubungan Kerja dapat mengisi kebutuhan dunia kerja sehingga masalah pengangguran Indonesia dapat lebih diatasi,” jelas Febrio.
Ia menjelaskan, secara akumulasi jumlah penerima Program Kartu Prakerja sampai dengan 30 September 2021 mencapai 12 juta orang yang tersebar pada 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota di Indonesia.
“Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) terhadap 7,2 juta responden penerima manfaat, sebanyak 85 persen responden tidak atau belum mengikuti pelatihan, 52 persen responden tinggal di pedesaan, 49 persen berjenis kelamin perempuan, dan 3,6 persen diantaranya penyandang disabilitas,” urainya.
Artinya, berdasarkan hasil persepsi dari masyarakat tersebut menunjukkan bahwa program Kartu Prakerja menjadi bantuan sosial yang paling bermanfaat.
Meski hasil itu sebuah capaian, Febrio mengingatkan agar program ini tetap dilakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan. Caranya, dengan meningkatkan tata kelola program secara semakin transparan dan akuntabel dari sisi pengadaan barang jasa pemerintah, termasuk verifikasi atas lembaga pelatihan yang diusulkan oleh mitra platform digital.
“Selanjutnya, efisiensi program Kartu Prakerja di era digital juga diikuti dengan modul pelatihan yang semakin variatif, untuk memenuhi kebutuhan peserta di sektor formal maupun sektor informal yang paling terdampak akibat pandemi,” tegas Febrio.
Di kesempatan yang sama, Ekonom Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Elan Satriawan mengutarakan, Program Kartu Prakerja terbukti mampu meningkatkan setidaknya empat manfaat bagi penerimanya, yakni dari sisi kebekerjaan, pelatihan dan kompetensi, ketahanan pangan, serta layanan keuangan.
“Program ini bahkan mampu mendorong penerima manfaat untuk tidak mengambil pinjaman guna menutupi kebutuhan sehari-hari,” imbuh Elan.
Salah satu fakta itu merupakan survei yang dirangkum dalam hasil studi “Impact Evaluation of Kartu Prakerja”. Survei Endline J-PAL daring ini dilakukan oleh 47 ribu responden pendaftar Kartu Prakerja (penerima maupun nonpenerima) pada Agustus-Oktober 2021.
Fakta lainnya yang terkuak adalah program ini secara rata-rata meningkatkan pendapatan dari semua pekerjaan sekitar Rp 122.500 per bulan. Hasil ini menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 10 persen pada penerima Kartu Prakerja.
Sementara dari sisi pelatihan dan kompetensi, penerima Kartu Prakerja memiliki probabilitas 172 persen lebih tinggi untuk menggunakan sertifikat pelatihan saat mencari pekerjaan. Mereka juga memiliki probabilitas 119,4 persen lebih tinggi untuk mengikuti pelatihan apa pun dalam beberapa bulan terakhir, termasuk pelatihan Kartu Prakerja dan non-Kartu Prakerja.
