Pajak.com, Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Perusahaan Listik Negara (Persero) atau PLN telah menetapkan Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PLN menggantikan Zulkifli Zaini. Surat Keputusan RUPS tersebut disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Pusat PLN Jakarta dan berlaku sejak 6 Desember 2021.
Erick berpesan kepada Darmawan agar melanjutkan upaya transformasi yang telah dilakukan dapat terus ditingkatkan, serta membuat terobosan untuk mempercepat transisi energi sehingga tidak membebani negara dan masyarakat. Darmawan pun menyampaikan akan menjalankan amanah itu sepenuh hati.
“Kami sepenuh hati akan menjalankan arahan Bapak Presiden, kebijakan strategis yang diberikan oleh Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan, dengan meneruskan program yang telah dijalankan oleh BoD PLN di bawah kepemimpinan Pak Zulkifili Zaini yang luar biasa,” katanya.
Adapun transformasi PLN dilatarbelakangi kebijakan pemerintah dalam mengelola secara optimal cadangan daya, mempersiapkan transisi energi, menjadi penggerak pemulihan ekonomi nasional pasca-Covid-19. Sehingga target Net Zero Emission pada 2060 seperti yang dicanangkan pemerintah mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia.
Untuk menunjang target tersebut, pemerintah telah mengesahkan RUPTL 2021-2030 yang memprioritaskan penggunaan pembangkit berbasis EBT sebesar 51 persen.
”Ini tugas khusus, masa transisi ini harus berjalan dengan smooth. Investasi, inovasi, teknologi, dan kolaborasi akan kita galakkan. Tentunya sesuai dengan arahan Presiden, proses transisi juga jangan membebani APBN,” ujar Darmawan.
Harapan pemerintah ini sejatinya bukan tanpa alasan, sebab Darmawan Prasodjo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PLN, merupakan ahli energi baru terbarukan (EBT) dan kelistrikan yang telah berpengalaman puluhan tahun sejak masa kuliahnya dan berlanjut ke karier profesionalnya.
Darmawan menempuh Post Doctoral di Nicholas Institute Duke University, Amerika Serikat pada bidang energi dan lingkungan dengan fokus pada perubahan iklim, EBT, transisi energi, dan international climate agreement. Untuk jenjang Doktoralnya pada Ekonomi Terapan dengan fokus pada energy policy, energy modelling, dan perubahan iklim di Texas A&M University, Amerika Serikat.
Disertasi Darmawan membahas secara komprehensif mengenai penerapan kebijakan cap and trade, perdagangan karbon, dan operasionalisasi teknologi Carbon Capture Storage di sektor power and utility industri kelistrikan AS. Sebagai ahli perubahan iklim di tingkat internasional, Darmawan memiliki kemampuan lengkap dan mampu bertindak strategis sekaligus operasional.
Kuat dalam pemetaan risiko baik teori maupun praktik, sehingga bisa merancang dan menerapkan strategi dan taktik mitigasi risiko yang dapat dijalankan perusahaan. Memiliki pemahaman dan pengetahuan investasi dan korporasi, sehingga dapat melihat potensi, peluang, dan merancang visi masa depan perusahaan.
Dengan pengalamannya di organisasi presidential circle pada bidang energi dan infrastruktur, Darmawan sangat paham aspek legal dan regulasi, sistem kontrak migas dan kelistrikan, makro-mikro ekonomi, serta pengawalan dan dukungan kebijakan. Tidak hanya itu, selama menjadi Wakil Direktur Utama PLN, ia terbilang sukses mengemban amanah sebagai Chief Transformation Officer (CTO) yang bertugas untuk mengawal program-program transformasi PLN.
Dalam menghadapi setiap tantangan, pria kelahiran Magelang, Jawa Tengah, 51 tahun lalu ini diyakini selalu mampu menemukan solusi inovatif dan melakukan debottlenecking di berbagai krisis sektoral, serta melancarkan upaya penyelamatan finansial perusahaan.
Dengan jaringan dan pengalamannya yang panjang di pemerintahan, ia menyadari betapa pentingnya penyiapan korporasi secara forward looking dengan merancang Carbon Neutral 2060 dan mekanisme transisi energi dalam pencapaian target sekaligus penguatan kapasitas industri nasional.
Dalam prosesnya, dia mengonsolidasi titik temu solusi dari berbagai aspek yaitu bisnis, teknis, dan regulasi serta kebijakan. Salah satunya adalah dalam penyelarasan regulasi jangka panjang pada UU EBT dan Perpres EBT. Sebagai Komisaris PLN pada 2018-2019, Darmawan sangat mengerti bisnis PLN yang amat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah sehingga dapat memberikan masukan akurat dengan orientasi meningkatkan efisiensi korporasi.
Dalam posisinya, Darmawan berhasil menjaga dan mengawasi segala program on the track dan menjaga kondisi keuangan perusahaan. Semasa tugasnya sebagai regulator yaitu di Kantor Staf Presiden menjabat Deputi Bidang Energi dan Infrastruktur pada 2015-2019, Darmawan berhasil mengelola dan melakukan berbagai debottlenecking program prioritas pemerintahan Jokowi.
Darmawan juga menjadi mitra strategis PLN dalam mengawal implementasi Program 35 GW. Dengan pengalamannya di bidang energi, ia berhasil mengelola kebijakan energi dan infrastruktur yang menjadi pembeda penting pemerintahan Jokowi dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Karena kepiawaiannya, dia berhasil mengurai berbagai sumbatan di proyek-proyek mangkrak, mengawal, dan mengakselerasi jalannya program prioritas dengan komunikasi strategis dan konsolidasi multistekeholders dari lintas kementerian dan lembaga, sampai level daerah.
