Resolusi Perpajakan 2023 dari Menkeu Irlandia Baru

Resolusi Perpajakan 2023 dari Menkeu Irlandia Baru

Pajak.com, Dublin – Menteri Keuangan (Menkeu) Irlandia Michael McGrath membeberkan sederet resolusi perpajakan (Financial Resolutions) yang akan dijalankan pada tahun 2023 dan setelahnya, saat memberikan pidato utama di acara Irish Tax Institute’s, Dublin, Irlandia, pada Jumat malam waktu setempat (24/2). McGrath merupakan Menkeu terpilih sejak Desember 2022 menggantikan Pascal Donohoe.

Adapun resolusi perpajakan 2023 yang ia sampaikan tersebut telah mendapat persetujuan dari Dáil—senat dan legislator di Irlandia. Pada paparannya, McGrath mengatakan salah satu resolusi pajak yang dijalankan tahun ini adalah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai (PPN) atas gas dan listrik, dari 13,5 persen menjadi 9 persen hingga 31 Oktober 2023.

Menurutnya, Pemerintah Irlandia harus memberikan respons fiskal yang substansial untuk membantu rumah tangga dan bisnis menghadapi harga energi yang tinggi juga tantangan biaya hidup.

“Saya sangat sadar bahwa bagi banyak orang, biaya hidup yang tinggi dan khususnya tagihan energi yang tinggi merupakan tantangan nyata. Pemerintah telah memberikan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membantu individu, keluarga, dan bisnis hingga saat ini. Pekan ini kami telah melangkah lebih jauh untuk memberikan lebih banyak bantuan untuk bulan-bulan mendatang,” kata McGrath.

Selain pengurangan PPN gas dan listrik, McGrath juga memperpanjang PPN di sektor pariwisata dan perhotelan dari 13,5 persen menjadi 9 persen, sampai 31 Agustus 2023. Berkenaan dengan cukai bahan bakar, McGrath menjelaskan bahwa pihaknya telah memperpanjang masa pengurangan PPN sebesar 21 sen per liter untuk bensin; 16 sen untuk solar; dan 5,4 sen untuk diesel (marked gas oil/MGO) hingga 31 Mei 2023.

“Financial Resolutions memperpanjang pengurangan ini hingga 31 Mei 2023, dan menetapkan pemulihan bertahap ke tingkat penuh pada 31 Oktober 2023,” imbuhnya.

Adapun lini masa yang ia sebutkan dalam pemulihan bertahap yang dimaksud yakni pada 1 Juni, tarif akan naik 6 sen per liter untuk bensin, 5 sen per liter untuk solar, dan 1 sen per liter untuk MGO. Pada 1 September, tarif akan naik 7 sen per liter untuk bensin, 5 sen per liter untuk solar, dan 1 sen per liter untuk MGO. Lalu pada 31 Oktober, tarif akan dikembalikan sepenuhnya dengan kenaikan 8 sen per liter untuk bensin, 6 sen per liter untuk solar, dan 3,4 sen per liter untuk MGO.

Ia menyebut telah menambahkan anggaran 1,3 miliar euro atau sekitar Rp 20,93 triliun dalam bujet September lalu senilai 11 miliar euro (Rp 117,178 triliun) untuk menambal perpanjangan pengurangan pajak tersebut.

Tak hanya itu, McGrath juga telah mengajukan mosi untuk membuat amandemen Skema Dukungan Energi Bisnis Sementara (The Temporary Business Energy Support Scheme/TBESS) dengan Keputusan Menteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan 2022.

Dalam beberapa minggu mendatang, ia juga bakal mengajukan RUU Keuangan untuk memberikan penguatan payung hukum pada langkah-langkah perpajakan yang telah diumumkan ini.

“TBESS diperkenalkan untuk mendukung bisnis yang memenuhi syarat dalam menghadapi kenaikan biaya listrik atau gas alam selama bulan-bulan musim dingin, yang muncul sebagai akibat dari invasi Ukraina oleh Rusia,” jelasnya.

Katanya, bagian 100 hingga 102 Undang-Undang Keuangan 2022 memberikan dasar legislatif untuk skema tersebut. Skema ini, lanjutnya, hanya diberikan untuk bisnis yang telah patuh pajak dan memenuhi syarat dalam menjalankan perdagangan atau profesinya.

McGrath juga akan menggunakan kewenangan yang tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang Keuangan 2022 untuk memperpanjang skema ini hingga 31 Mei 2023. Ia pun berharap, dengan sejumlah keringanan yang diberikan kepada pelaku bisnis, Irlandia dapat menjadi tujuan pilihan bukan hanya untuk perusahaan baru, tetapi khususnya bagi UKM pribumi.

“Sebagai Menteri Keuangan yang baru, saya bermaksud untuk melihat kembali semua tindakan pajak perusahaan di atas meja, untuk menilai apakah mereka berfungsi dengan baik dan memenuhi potensi yang kita tahu dapat diberikan oleh ekonomi kita,” tegasnya.

Di sisi reformasi perpajakan internasional, McGrath memaparkan bahwa 2023 akan menjadi tahun yang sangat penting untuk merampungkan teknis dan implementasi perjanjian pajak minimum global 15 persen. Ia meyakini, perjanjian ini akan membawa peluang unik untuk membingkai ulang arsitektur perpajakan internasional, yang sebagian besar telah bertahan selama hampir satu abad.

“Kami tahu bahwa penerapan perjanjian ini pada akhirnya akan merugikan Irlandia dalam hal pengurangan penerimaan pajak, tetapi saya tetap berpandangan bahwa ini adalah harga yang pantas dibayar untuk membawa kepastian dan stabilitas lingkungan perdagangan global,” ungkapnya.

Menurutnya, sangat penting bagi Irlandia untuk mendukung upaya ini dan maju menuju konsensus global tentang isu-isu penting kebijakan pajak ini. Untuk mengikuti arahan kebijakan pajak minimum global oleh Uni Eropa (UE) yang telah disetujui secara politis, Irlandia sekarang memiliki komitmen hukum untuk menerapkan aturan ini selambat-lambatnya akhir tahun ini.

“Penerapan yang konsisten dari perjanjian OECD tentang pajak minimum di seluruh negara anggota, dan sesuai dengan undang-undang UE, akan memainkan peran penting dalam melindungi rezim perpajakan Irlandia yang kompetitif,” sambungnya.

McGrath berpendapat, akan sulit mendapat keseimbangan antara penyederhanaan sistem pajak Irlandia dengan membuatnya tetap kompetitif dari sisi iklim investasi. Di satu sisi pihaknya berurusan dengan kerumitan proposal OECD dan bagaimana ini akan diterapkan dalam undang-undang Irlandia, dan di sisi lain dituntut untuk menyederhanakan sistem perpajakan.

Namun, ia tetap berkomitmen pihaknya akan mengerjakan kedua prioritas tersebut dengan sebaik-baiknya. McGrath juga membeberkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan perpindahan ke sistem pajak teritorial.

“Prioritas saya, sebelum membuat keputusan, adalah memastikan bahwa kami sepenuhnya memahami seperti apa sistem teritorial itu dan bagaimana transisi dari sistem kami yang ada dapat terjadi, untuk menghindari konsekuensi negatif yang tidak diinginkan bagi bisnis,” pungkasnya.