Pada tahun yang sama, pihaknya telah menandatangani dan meratifikasi Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) dengan 110 negara. Kemudian pada tahun 2017, Pemerintah telah menerbitkan (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017, yang kemudian menjadi UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
“Pada tahun 2017 sampai dengan 2019, yang membuka jalan terjadinya pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau AEoI dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah pun telah meratifikasi naskah MLI. Kesepakatan ini mengamandemen beberapa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bilateral Indonesia dengan lebih dari 40 negara secara serentak. Indonesia diwakili oleh Sri Mulyani menandatangani konsensus itu pada 7 Juni 2017 di Paris.
MLI disusun dengan tujuan untuk memodifikasi ketentuan dalam P3B secara serentak, sinkron, dan efisien. MLI dapat memodifikasi banyak P3B dengan negara atau yurisdiksi mitra dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, secara bersamaan MLI dapat mengamandemen P3B Indonesia dan Australia, P3B Indonesia dan Jepang, serta P3B Australia dan Jepang.
Selain itu, banyak negara dunia juga mulai khawatir terkait pembagian hak pemajakan yang tidak adil atas perusahaan berbasis digital. Ini terutama dialami negara ekonomi besar, seperti Indonesia yang hanya menjadi tujuan market bukan lokasi kantor pusat dari perusahaan-perusahaan digital itu.
“Indonesia dan 138 negara anggota BEPS Inclusive Frameworks masih dalam proses mencapai kesepakatan terkait pembagian hak pemajakan atas laba usaha dari kegiatan ekonomi digital. Ini harus mencerminkan asas keadilan dan harmonisasi tarif pajak melalui konsep global minimum tax (GMT),” ungkap Sri Mulyani.
Comments