in ,

Portugal akan Terapkan lagi Tarif Khusus PPh 20 Persen Bagi WNA

Portugal akan Terapkan lagi Tarif Khusus PPh
FOTO: IST

Portugal akan Terapkan Lagi Tarif Khusus PPh 20 Persen Bagi WNA

Pajak.comLisbon – Pemerintah Portugal berencana akan terapkan lagi tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh) bagi warga negara asing (WNA) sebesar 20 persen. Menteri Keuangan Portugal Joaquim Miranda Sarmento mengungkapkan, langkah ini akan menjadi daya tarik bagi para WNA untuk tinggal di Portugal dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari salah satu negara termiskin di Eropa Barat ini.

“Ini akan menarik beberapa warga negara asing. Ini belum cukup, tetapi ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh pemerintah,” kata Sarmento kepada Financial Times, dikutip Sabtu (05/07).

Sarmento menjelaskan, kebijakan pajak yang dihidupkan kembali akan mencakup tarif PPh tetap sebesar 20 persen, tetapi hanya mencakup gaji dan penghasilan profesional.

“Kebijakan ini akan mengkecualikan dividen, keuntungan modal, dan pensiun, yang merupakan masalah antara Portugal dan negara-negara seperti Finlandia atau Swedia,” imbuhnya.

Diperkenalkan pada tahun 2009, skema ini menawarkan tarif PPh khusus sebesar 20 persen untuk pendapatan yang diperoleh dari Portugal kepada warga negara asing yang menjadi penduduk dengan tinggal lebih dari 183 hari dalam setahun di negara tersebut. Pendapatan tersebut harus berasal dari kegiatan dengan nilai tambah tinggi, seperti praktik medis atau pengajaran di perguruan tinggi.

Pada saat itu, insentif pajak ini diperkenalkan dengan maksud untuk menarik minat investor dan tenaga profesional saat krisis keuangan melanda Portugal. Keuntungan lain dari skema ini, yang dikenal sebagai Non-Habitual Resident, mencakup pembebasan pajak atas hampir seluruh pendapatan dari luar negeri jika sudah dikenakan pajak di negara asal, serta tarif pajak tetap sebesar 10 persen pada pensiun dari sumber luar negeri.

Baca Juga  Memanfaatkan P3B, Bagaimana Cara Hitung PPh WNA?

Kebijakan ini lalu dibatalkan pada tahun lalu oleh pemerintahan sebelumnya. Rezim sebelumnya menyebut insentif pajak ini sebagai ketidakadilan fiskal yang bertanggung jawab atas kenaikan harga rumah di salah satu ekonomi berpendapatan terendah di Eropa.

Untuk menggolkan rencana ini, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa saat ini harus memperoleh dukungan dari partai oposisi, atau minimal memungkinkannya untuk disetujui dengan abstain. Di sisi lain, rencana kembalinya tarif khusus PPh 20 persen disambut positif oleh perusahaan besar di Portugal. Pasalnya, mereka telah mengalami kesulitan dalam merekrut insinyur, peneliti, dan manajer dari luar negeri yang bersedia membayar tarif pajak marjinal tertinggi di Portugal, yaitu 48 persen, yang berlaku untuk pendapatan di atas 81.199 euro.

Sarmento menegaskan, rencana pajak tersebut tidak akan menghambat upaya pemerintah dalam menangani krisis perumahan di negara ini, yang sedang menyebabkan generasi muda sulit menemukan tempat tinggal yang layak dan memicu brain drain.

“Kita membutuhkan pekerja terampil dan pertumbuhan ekonomi. Kita harus menyeimbangkan itu dengan rumah yang lebih terjangkau. Tentu saja, jika kita hanya memiliki satu sisi kebijakan, akan ada lebih banyak rumah yang terjangkau, tetapi pertumbuhan ekonomi lebih rendah. Jadi kita harus menyeimbangkan kedua bagian ini,” jelasnya.

Rezim pajak ini memang tidak mencakup persyaratan pembelian properti. Kebijakan keuangan terbaru yang diumumkan oleh Presiden Marcelo hanya meliputi penyesuaian pajak lainnya, insentif untuk perusahaan rintisan, penelitian dan pengembangan, serta dukungan untuk pariwisata dan pertahanan. Namun, bank sentral negara ini khawatir bahwa rencana pemerintah akan menggerakkan Portugal dari surplus fiskal kembali ke defisit anggaran, yang berpotensi melanggar aturan utang baru Uni Eropa.

Banco de Portugal menilai bahwa pengeluaran Pemerintah Portugal saat ini berpotensi melebihi 2 miliar euro, yang berarti di atas batas maksimum yang diizinkan menurut aturan. Para ekonom juga telah memperingatkan bahwa tidak boleh ada celah di bawah aturan fiskal baru Uni Eropa untuk pengeluaran tambahan, atau pemotongan pajak yang tidak diimbangi oleh langkah-langkah lainnya.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *