in ,

Pahami Dampak Pemadanan NIK – NPWP terhadap “Family Tax Unit”

Pahami Dampak Pemadanan NIK – NPWP terhadap “Family Tax Unit”
FOTO: IST

Pahami Dampak Pemadanan NIK – NPWP terhadap “Family Tax Unit”

Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menetapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai 1 Juli 2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari Wajib Pajak yang menerapkan family tax unit atau penggabungan 1 NPWP dalam keluarga. Untuk itu, Pajak.com telah mengonfirmasi DJP mengenai dampak pemadanan NIK – NPWP terhadap family tax unit yang perlu dipahami.

Pengertian “family tax unit”

Family tax unit (data unit keluarga) adalah kepala keluarga beserta anggota keluarga yang hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan pada kepala keluarga. Simpelnya, istri menggabungkan NPWP dengan suami atau sebaliknya.

DJP menetapkan tabel family tax unit sebagai berikut:

  1. Untuk Wajib Pajak pria kawin, family tax unit meliputi data yang ada di dalam Kartu Keluarga (KK) dan menjadi tanggungannya—anggota keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan sesuai dengan data Dukcapil Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri);
  2. Untuk Wajib Pajak wanita kawin yang pisah harta, family tax unit hanya terdiri dari Wajib Pajak itu sendiri; dan
  3. Untuk Wajib Pajak pria dan wanita yang belum kawin, family tax unit meliputi Wajib Pajak dan data tanggungan menurut kondisi yang sebenarnya, baik dalam satu KK maupun pada KK lain.
Baca Juga  Sebelum Lapor SPT, Pahami Perbedaan DUK dan PTKP

Dampak pemadanan NIK – NPWP terhadap “family tax unit”

  1. Istri yang menggabungkan pelaporan pajaknya dengan suami, maka NPWP 16 digit yang dipakai untuk administrasi perpajakan dan perbankan adalah NIK istri. Artinya, istri tidak menggunakan NIK suami untuk urusan administrasi perpajakan dan perbankan. Namun, perlu digarisbawahi hal ini berlaku apabila NIK istri sudah mendapatkan validasi dari DJP;
  2. Untuk urusan perbankan, bank tersebut harus memastikan NIK istri sebagai NPWP yang telah digabung dengan suaminya dengan melakukan proses validasi ke DJPOnline. Apabila hasil validasi menyatakan NIK istri valid, maka terdapat 2 kemungkinan, NIK istri sudah menjadi NPWP tersendiri atau NIK istri sudah tergabung dalam satu kesatuan ekonomi (family tax unit); dan
  3. Dengan konsep family tax unit, seluruh penghasilan yang diterima oleh 1 keluarga tetap akan dilaporkan melalui NIK suami. Namun, jika ada pemotongan PPh dari penghasilan dari istri, maka dapat menggunakan NIK istri—dengan syarat suami telah melakukan konfirmasi melalui DJPOnline mengenai penggabungan NPWP suami dan istri.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *