Peran Komplet Pajak dalam Pembangunan Sirkuit Mandalika
Pajak.com, Lombok – Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah membiayai pembangunan Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika (Sirkuit Mandalika) di Lombok (Nusa Tenggara Barat/NTB) sebesar Rp 2,48 triliun. Tak hanya itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menyebutkan, pajak juga menjalankan fungsinya sebagai pendorong peningkatan perekonomian daerah di NTB. Dengan demikian, pajak memiliki peran komplet dalam pembangunan Sirkuit Mandalika.
“Pajak menjalankan fungsi-fungsinya, seperti mendistribusi pembangunan, mendorong ekonomi tumbuh di sini. Jadi, orang bisa punya penghasilan dari sini, berarti pajak sebagai alat distribusi pendapatan,” ujar Dwi kepada Pajak.com di sela-sela acara Media Gathering di NTB, dikutip (30/10).
Secara teoritis, pajak memiliki empat fungsi utama, yaitu pertama, fungsi anggaran (budgetair), yakni pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Dalam konteks ini uang pajak yang dikumpulkan dalam APBN telah berperan dalam membiayai pembangunan Sirkuit Mandalika.
Kedua, fungsi mengatur (regulerend), yaitu pajak dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi ini, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat.
Fungsi regulerend turut berkaitan dengan kebijakan pemerintah menetapkan Sirkuit Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. Melalui penetapan KEK, pemerintah memberikan sejumlah insentif fiskal maupun non-fiskal kepada investor di Sirkuit Mandalika, diantaranya pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) untuk barang modal keperluan pembangunan infrastruktur maupun saat pergelaran MotoGP berlangsung.
“Kami menghimpun data dari Kemenparekraf yang menyatakan bahwa gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika tahun 2022 telah memberikan dampak ekonomi berupa nilai tambah kepada perekonomian NTB Rp 3,57 triliun dan/atau sebesar Rp 4,5 triliun secara nasional,” ungkap Dwi.
Ketiga, redistribusi pendapatan. Dwi mencatat, terjadi perputaran uang mencapai Rp 545,22 miliar di tahun 2022, serta peningkatan lapangan usaha di NTB berkat adanya gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika, di antaranya pada sektor akomodasi, makanan, dan minuman (22,29 persen), lalu transportasi dan pergudangan sebesar 15,36 persen.
Empat, fungsi stabilitas. Pajak berperan membantu pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara (Kanwil DJP) Syamsinar turut mencatat dampak positif dari adanya Sirkuit di Mandalika. Estimasi perputaran uang saat MotoGP Mandalika 2023 berlangsung (13-15 Oktober 2023) dari penonton atau wisatawan yang hadir adalah sebesar Rp 914 miliar—belum termasuk penerimaan dari tiket.
“Dampaknya lagi ke (penerimaan pajak di Kanwil DJP Nusra). Kita bisa lihat (dampaknya) November (2023). Karena pajak itu disetorkan setelah akhir bulan. Karena event-nya Oktober, mereka masih punya kesempatan untuk melaporkan dan membayarkan pajak-pajak yang terutang bulan Oktober pada November. Semestinya penerimaan pajak dari gelaran MotoGP Mandalika meningkat seiring peningkatan jumlah penonton dari tahun lalu. Pada MotoGP Mandalika 2022, sektor perdagangan mengalami pertumbuhan 46,01 persen dan akomodasi mengalami pertumbuhan 30,36 persen,” ungkap Syamsinar.
Baca juga:
APBN Berkontribusi Sukseskan MotoGP Mandalika https://www.pajak.com/ekonomi/apbn-berkontribusi-sukseskan-motogp-mandalika/.
Comments