Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penerimaan perpajakan (pajak serta bea cukai) di regional Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sebesar Rp 653,07 triliun atau mencapai 79,15 persen dari target hingga 30 Juni 2022. Realisasi ini mengalami pertumbuhan 62,14 persen dibandingkan pada tahun lalu di periode yang sama. Pertumbuhan dipengaruhi oleh kinerja Pajak Penghasilan (PPh) yang naik sebesar 75,09 persen serta Bea Masuk 63,28 persen.
Sekilas informasi, penerimaan pajak dihimpun oleh delapan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yakni Kanwil DJP Jakarta Pusat, Kanwil DJP Jakarta Barat, Kanwil DJP Jakarta Selatan I, Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Kanwil DJP Jakarta Timur, Kanwil DJP Jakarta Utara, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Sementara, penerimaan bea dan cukai dihimpun oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Jakarta Madya Pabean A, KPPBC Marunda Madya Pabean A, KPPBC Madya Pabean A Tanjung Priok, dan KPPBC Kantor Pas Pasar Baru.
Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Alfiker Siringoringo memastikan, dari sisi fiskal kinerja penerimaan regional terus dijaga. Terbukti, pendapatan regional DKI Jakarta hingga 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp 837,13 triliun atau mencapai 86,49 persen dari target, naik 52,72 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021.
“PPS (Program Pengungkapan Sukarela) menjadi salah satu kunci meningkatnya penerimaan pajak secara keseluruhan, khususnya pada PPh final. PPS memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak di DKI Jakarta. Peningkatan kepatuhan dalam hal melaporkan dan membayar pajak, tentu sangat berdampak baik ke semua pihak, dampaknya tidak hanya ke negara tetapi ke semua lapisan masyarakat. Karena apabila pendapatan negara meningkat, penyaluran belanja subsidi pemerintah semakin dapat dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Alfiker dalam Konferensi Pers APBN KiTa Regional DKI Jakarta, (28/7).
Selain perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut menyumbang pendapatan regional DKI Jakarta. Hal itu dipengaruhi oleh melonjaknya laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 122,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau mencapai Rp 35,47 triliun.
Selain itu, Alfiker menyebutkan, komponen investasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) regional DKI Jakarta semester I-2022 tercatat sebesar Rp 265,77 triliun. Selanjutnya, kinerja neraca perdagangan pada regional DKI Jakarta bergerak ke arah positif dari tahun 2021, meski pada Mei 2022 kinerja neraca perdagangan mengalami penurunan, yakni sebesar 715,40 juta dollar AS atau turun 25,3 persen dibandingkan April 2022. Sedangkan, impor di DKI Jakarta pada Mei 2022 tercatat 5,40 miliar dollar AS atau turun 2,8 persen dibandingkan April 2022.
Meski begitu, ia menilai, ekonomi wilayah DKI Jakarta semakin menguat, tecermin dari realisasi pendapatan APBN regional sampai dengan 30 Juni 2022 yang mencapai 86,49 persen dari target. Di sisi lain, ia mengakui, terjadi perlambatan dari sisi belanja, yakni sebesar Rp 248,29 triliun atau 38,69 persen dari target. Sehingga, surplus anggaran regional DKI Jakarta menjadi sebesar Rp 588,83 triliun atau meningkat 121,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Adapun inflasi pada 30 Juni 2022 tercatat di level 0,32 persen. Hal ini dipicu oleh naiknya indeks harga kelompok makanan, minuman, tembakau dan kelompok transportasi.
“Kita bisa melihat, realisasi belanja TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) sampai dengan 30 Juni 2022 juga turun, yaitu sebesar Rp 7,09 triliun atau mencapai 42,03 persen dari pagu, turun 30,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Penurunan juga bisa dilihat dari realisasi DBH (Dana Bagi Hasil) sebesar 32,68 persen dan penurunan DAK (Dana Alokasi Khusus) non-fisik sebesar 20,03 persen,” ungkap Alfiker.
