in ,

Pemprov DKI Jakarta Catatkan “Collection Rate” Pajak 76 Persen

Pemprov DKI Jakarta Catatkan “Collection Rate”
FOTO: Aprilia Hariani

Pemprov DKI Jakarta Catatkan “Collection Rate” Pajak 76 Persen

Pajak.com, Jakarta – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil catatkan collection rate (kemampuan menghimpun piutang) pajak dan retribusi mencapai 76 persen hingga Oktober 2023. Di akhir tahun, Bapenda DKI Jakarta berupaya mencatatkan collection rate mencapai 80 persen.

“Kemampuan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam mengumpulkan potensi pajak dan retribusi semakin membaik. Mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun (2023), collection rate kita bisa menembus di angka 80 persen, karena biasanya rata-rata di atas 84 persen hingga 86 persen,” ungkap Lusiana dalam webinar yang digelar MUC Consulting bertajuk Perkembangan Terkini Pelaksanaan UU HKPD dan KUP, dikutip Pajak.com (9/11).

Ia menyebut, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp 36,88 triliun hingga 5 November 2023 atau setara 85,78 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023 yang sebesar Rp 43 triliun.

“Realisasi penerimaan pajak kami mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dimana hanya Rp 33,35 triliun. Sudah ada tujuh jenis pajak daerah yang telah mencapai realisasi di atas Rp 1 triliun, diantaranya pajak kendaraan bermotor Rp 7,86 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 5,68 triliun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp 1,38 triliun, serta pajak hotel sebesar Rp 1,51 triliun. Ada juga pajak restoran Rp 3,29 triliun, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Rp 8,63 triliun, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencapai Rp 5,22 triliun,” urai Lusiana.

Baca Juga  Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jakbar Tumbuh 5,35 Persen

Adapun jenis pajak dengan penerimaan tertinggi secara persentase adalah PBB-P2 yang mencapai 95,95 persen atau sebesar Rp 8,63 triliun.

“Target PBB-P2 untuk tahun 2023 sebesar Rp 9 triliun dan sekarang sudah mencapai 95,05 persen. Inovatif kebijakan terus kita lakukan, bagaimana melihat potensi yang ada, sehingga kebijakan pemungutan PBB ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan dari sektor PBB-P2. Kami sudah mempermudah layanan dan membuka gerai-gerai (pembayaran pajak) di mal-mal,” kata Lusiana.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sandy Firdaus mengapresiasi kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam menghimpun penerimaan dan mencatatkan collection rate sebesar 76 persen. Pasalnya, kebanyakan pemerintah daerah (pemda) bahkan nasional baru mencatatkan collection rate berkisar 50-60 persen.

Baca Juga  “Core Tax” Tingkatkan Kepatuhan dan “Tax Ratio”, Penerimaan Pajak Bisa Diprediksi Lebih Akurat

Collection rate di Indonesia atau di negara berkembang relatif paling sekitar 50-60 persen. Berbeda dengan negara maju yang mungkin collection rate-nya bisa di atas 95 persen. Jadi kita masih jauh. Beberapa kali saya bertanya teman-teman daerah, ‘ada enggak yang berani angkat tangan, yang collection rate-nya lebih dari 60 persen?’ Enggak ada yang angkat tangan. Oleh karena itu, kami terus mendorong pemda meningkatkan local taxing power melalui pemanfaatan berbasis modernisasi untuk perluasan basis pajak daerah dan retribusi,” ungkap Sandy.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mendorong agar pemda melakukan modernisasi administrasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Apalagi tingkat collection rate pajak daerah dan retribusi rata-rata pemda baru mencapai 60 persen.

Menurutnya, masalah fundamental dalam mengoptimalkan perpajakan daerah, yakni mencari cara paling efektif untuk menyediakan akses pelayanan dasar wajib dan menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat.

Baca Juga  Pajak dan Pendidikan : Bagaimana Dana Pajak Mendukung Pendidikan

“Kemudahan-kemudahan itu kemudian menjadi basis perpajakan dan retribusi daerah. Pemerintah sudah menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 35 Tahun 2023 yang mengatur mengenai area intervensi penguatan penerimaan pajak pemda-pemda. Untuk mendorong modernisasi administrasi perpajakan di lingkup pemda,” jelas Sri Mulyani.

Baca juga: 

Sri Mulyani: “Collection Rate” Pajak Daerah dan Retribusi Baru 60 Persen https://www.pajak.com/ekonomi/sri-mulyani-collection-rate-pajak-daerah-dan-retribusi-baru-60-persen/

Gim Autopilot City, Beri Ruang Warga Jadi Wali Kota Bandung https://www.pajak.com/ekonomi/gim-autopilot-city-beri-ruang-warga-jadi-wali-kota-bandung/

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *