OECD Rilis Paket Panduan Tentang Pajak Minimum Global

OECD Rilis Paket Panduan Tentang Pajak Minimum Global

Pajak.com, Paris – Kerangka Kerja Inklusif Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/G20 pada Base Erotion and Profit Shifting (BEPS) telah merilis paket panduan teknis dan administrasi untuk membantu negara anggota OECD/G20 dalam mengimplementasikan reformasi penting pada sistem pajak internasional, yang akan memastikan perusahaan multinasional (MNE) dikenakan tarif pajak minimum global 15 persen, pada Kamis waktu setempat (2/2).

Pedoman tersebut disetujui melalui konsensus dari 142 negara dan yurisdiksi dalam Kerangka Kerja Inklusif OECD/G20, dan merupakan bagian dari kesamaan pendekatan di mana negara-negara yang mengadopsi aturan telah setuju untuk menerapkannya. Direktur Pusat Kebijakan Pajak OECD dan Administrasi Grace Perez-Navarro mengungkapkan, paket panduan ini bakal memastikan hasil yang terkoordinasi dan kepastian yang lebih besar bagi pelaku usaha, saat pemerintah di berbagai yurisdiksi bergerak untuk menerapkan aturan pajak perusahaan minimum global atau yang dikenal sebagai Pilar Dua, mulai awal tahun 2024.

Navarro menyebut, dokumen yang dirilis pada Jumat lalu ini menyusul diterbitkannya publikasi Safe Harbors and Penalty Relief serta pandangan umum tentang GloBE Information Return and Tax Certainty pada Desember 2022 akan melengkapi Kerangka Implementasi sebagaimana ditetapkan dalam Pernyataan Oktober 2021 tentang Solusi Dua Pilar untuk Mengatasi Tantangan Pajak yang Timbul dari Digitalisasi Ekonomi.

“Dokumen yang diterbitkan hari ini mencakup panduan tentang pengakuan pajak minimum Amerika Serikat (dikenal sebagai Pendapatan Pajak Rendah Tak Berwujud Global atau “GILTI”) di bawah Aturan GloBE (The Global Anti-Base Erosion Rules) dan tentang rancangan Pajak Isi Minimum Domestik yang Memenuhi Syarat,” kata Navarro melalui keterangan pers OECD, dikutip Pajak.com, Sabtu (4/2).  

Selain itu, lanjut Navarro, dokumen ini juga mencakup panduan yang lebih umum tentang ruang lingkup, pengoperasian, dan elemen transisi GloBE Rules untuk memungkinkan anggota Kerangka Kerja Inklusif yang tengah memproses penerapan aturan ini mencerminkan panduan dalam undang-undang domestik masing-masing negara dengan cara yang terkoordinasi.

Adapun paket tersebut mencakup panduan tentang lebih dari dua lusin topik, membahas masalah-masalah yang diidentifikasi Anggota Kerangka Inklusif sebagai yang paling mendesak. Ini termasuk topik berkaitan dengan ruang lingkup perusahaan yang akan terkena GloBE Rules dan aturan transisi yang akan berlaku di tahun-tahun awal global pajak minimum berlaku.

Juga, termasuk panduan tentang pajak minimum dalam negeri, yang diketahui sebagai Pajak Tambahan Minimum Domestik yang Memenuhi Syarat (QDMTTs)—opsi kebijakan lain yang dapat diadopsi oleh negara-negara.

Navarro menyatakan, panduan tersebut menanggapi umpan balik pemangku kepentingan tentang masalah teknis, seperti pengumpulan pajak tambahan di suatu yurisdiksi dalam periode di mana yurisdiksi tersebut tidak memiliki pendapatan GloBE, dan perlakuan terhadap pelepasan utang dan struktur ekuitas kredit pajak tertentu.

“Peluncuran pedoman hari ini merupakan karya terakhir tetapi signifikan tentang GloBE Rules, di mana anggota Kerangka Kerja Inklusif telah berkomitmen untuk memberikannya sebagai bagian dari kerangka implementasi,” ucapnya.

Setelah dokumen ini dirilis, OECD selama beberapa bulan ke depan akan berupaya memastikan bahwa aturan diterapkan dengan cara yang terkoordinasi dan dapat diatur. Hal ini termasuk mendengarkan berbagai pemangku kepentingan tentang bagaimana pelaksanaan aturan dapat lebih disempurnakan untuk mengurangi biaya kepatuhan serta mencapai kepastian pajak yang lebih baik untuk bisnis.

“Serta bagaimana kami dapat mengoptimalkan informasi yang akan dilaporkan dalam GloBE Information Return, mengembangkan proses tinjauan sejawat yang kuat dan transparan, juga memperluas upaya pembangunan kapasitas kami,” jelasnya.

Ia pun mengklaim Kerangka Kerja Inklusif akan terus merilis panduan administratif yang disetujui secara berkelanjutan, untuk memastikan bahwa aturan GloBE terus diterapkan dan diterapkan secara terkoordinasi.

“Ke depannya, Kerangka Kerja Inklusif berharap dapat menyelesaikan ketentuan model untuk peraturan Subject to Tax dan instrumen multilateral terkait agar dapat membantu implementasinya. Di bawah Pilar Satu, pekerjaan teknis masih berlangsung dengan tujuan untuk menyelesaikan Konvensi Multilateral baru pada pertengahan 2023, untuk mulai berlaku pada 2024,” pungkasnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) menanggapi positif rilisnya panduan teknis dan administrasi ini. Asisten Menteri Keuangan untuk Kebijakan Perpajakan Lily Batchelder mengungkapkan, panduan yang baru dirilis ini memberikan kepastian yang lebih besar untuk isu-isu yang menjadi perhatian utama bagi pembayar pajak AS, sekaligus membantu mempertahankan insentif penting untuk mencapai tujuan iklim dalam administrasi Biden–Harris.

“Kami menyambut baik panduan yang disepakati ini tentang pertanyaan teknis utama, yang akan memberikan kepastian untuk insentif pajak energi hijau, mendukung hasil yang terkoordinasi, dan memberikan tambahan kepastian sebagaimana yang diminta oleh para pemangku kepentingan,” kata Batchelder melalui rilis pers resmi, pada Kamis waktu setempat (2/2).

Menurutnya, kemajuan berkelanjutan dalam menerapkan pajak minimum global ini menunjukkan langkah maju dalam menyamakan kedudukan bagi bisnis AS, sekaligus melindungi pekerja AS dan keluarga kelas menengah dengan mengakhiri perlombaan ke bawah dalam tarif pajak perusahaan.

Adapun Batchelder menyoroti setidaknya paket panduan tersebut memberikan kepastian tentang beberapa isu kunci meliputi:

• Perlindungan Kredit Pajak Perumahan Berpenghasilan Rendah (LIHTC) serta Kredit Pajak Hijau, termasuk yang termasuk dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi.

• Perlakuan pajak yang jelas dan dapat diatur yang dibayarkan berdasarkan GILTI AS yang ada rezim pajak minimum global.

• Pernyataan konsensus oleh semua anggota Kerangka Kerja Inklusif bahwa Pilar Dua sengaja dirancang agar top-up tax dikenakan sesuai dengan aturan tersebut akan sesuai dengan ketentuan perjanjian pajak umum.