Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengajak pelaku Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) untuk bergabung dalam program Business Development Services (BDS). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan, BDS akan memberikan pelatihan dan pembinaan agar UMKM naik kelas.
“UMKM adalah tonggak utama ekonomi indonesia, jumlahnya kira-kira 60 juta. Mendominasi kegiatan usaha Indonesia. Penting bagi kami mendorong UMKM naik kelas. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini semakin banyak UMKM berkembang, memanfaatkan program dan insentif,” kata pria yang akrab disapa Frans, dalam acara yang bertajuk Pasar Digital UMKM Indonesia, pada Jumat siang (19/2).
Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat P2Humas DJP Inge Diana Rismawanti menekankan, bahwa program BDS tak sekadar mendorong UMKM melek pajak, tetapi memberikan pembinaan usaha dari hulu ke hilir. Mulai dari lini produksi, distribusi, hingga promosi digital. Bahkan, BDS berupaya mendorong UMKM supaya bisa melakukan ekspor. Sementara, edukasi perpajakan pun diberikan secara simultan
“Kita juga membina bagaimana pelaku usaha membuat izin, bagaimana pembukuan usaha. Kita melakukan juga pemetaan potensi usaha. Misalnya, daerah mana yang banyak pengusaha kopi, kita fokus kembangkan sektor itu. Juga industri fesyen. Pemetaan kita lakukan dengan berkolaborasi bersama seluruh pihak—Rumah Kreatif BUMN, kementerian/lembaga. Jadi BDS bukan hanya memungut pajak, tapi pembinaan UMKM,” kata Inge.
Sekadar informasi, BDS merupakan program yang dilakukan DJP sejak tahun 2015. Pertama kali program diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pondok Aren, bekerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lainnya.
Program kian masif dilakukan pasca-penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Sejak saat itu seluruh KPP di Indonesia mulai mengembangkan program BDS.
Berdasarkan buku Laporan Tahunan DJP 2018, 27.656 UMKM sudah dibina oleh 298 KPP. Kini, program BDS turut menggandeng berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan sebagainya.
Inge mengatakan, BDS kembali menjadi salah satu program prioritas yang dilakukan DJP di tahun 2021. Hal ini selaras dengan program pemerintah, yaitu mengakselerasi pemulihan UMKM di tengah pandemi Covid-19.
Comments