Menu
in ,

Jokowi: Menkeu Lapor Penerimaan Perpajakan Baik Semua

Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku menerima laporan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenai kinerja penerimaan perpajakan tahun 2021 yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Penerimaan perpajakan itu, meliputi realisasi pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), bea dan cukai.

“Tadi Ibu Menkeu lapor penerimaan perpajakan kepada saya terkait capaian pajak yang sangat baik. Capaian dari pajak sangat baik, bea dan cukai juga sangat baik, PNBP juga sudah lebih dari 100 persen. Ini baik semua. Tumbuh 18,2 persen (pendapatan negara) secara yoy (year on year) angka yang sangat besar sekali. Tapi sekali lagi, ketidakpastian selalu mengintip, hati-hati. Kita tetap optimistis, tapi tetap harus hati-hati,” kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) Tahun 2021, di Grand Ballroom Hotel Fairmont, yang juga disiarkan secara virtual, pada (24/11).

Berdasarkan laporan kementerian keuangan, hingga Oktober 2021, pendapatan negara sebesar Rp 1.510 triliun atau tumbuh 18,2 persen. Realisasi ini telah mencapai 86,6 persen dari target Rp 1.743,6 triliun.

Pendapatan itu terdiri dari penerimaan pajak mencapai Rp 953,6 triliun atau tumbuh 15,3 persen. Realisasi itu capai 77,6 persen terhadap target Rp 1.229,59 triliun. Kemudian, realisasi penerimaan bea dan cukai mencapai Rp 205,8 triliun atau 96 persen dari target Rp 215,0 triliun. Untuk PNBP, realisasi penerimaannya sudah mencapai Rp 349,2 triliun atau 117 persen dari target Rp 298,2 triliun.

Jokowi mengatakan, indikator pemulihan ekonomi nasional mulai terlihat. Indeks keyakinan konsumen (IKK) sudah kembali pada posisi normal dan purchasing managers’ index (PMI) manufaktur tercatat di angka 57,2 persen. Kinerja PMI itu bahkan lebih tinggi dari sebelum pandemi, yaitu 51 persen.

Kendati demikian, kinerja indikator itu bukan berarti menunjukkan situasi nasional sudah dalam keadaan aman, sebab masih ada ancaman COVID-19 yang belum usai. Kewaspadaan harus tetap dilakukan di tengah ketidakpastian. Jokowi pun memberi contoh, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2021 sempat cukup tinggi, yaitu berada di level 7,07 persen. Namun, pada kuartal III-2021 menurun ke 3,51 persen karena dampak kenaikan angka kasus COVID-19 yang berujung pada penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada Juli.

Di lain sisi, Jokowi mengapresiasi kerja seluruh kementerian/lembaga dalam menghadapi permasalahan keuangan negara selama masa pandemi. Permasalahan itu membutuhkan kehati-hatian karena sulit untuk dikalkulasi.

“Kita patut berterima kasih jajaran BI, jajaran pemerintah utamanya di Kementerian Keuangan dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) komunikasinya sangat baik. Bisa saling mengisi pada masalah kecil saja langsung ketemu,” ujarnya.

Seperti diketahui, di tahun 2020, Kemenkeu, BI, LPS memperkuat sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memastikan kondisi moneter Indonesia berada dalam level yang aman. Salah satu hasilnya adalah kebijakan burden sharing, yakni berbagi beban untuk pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja (APBN) 2021 dan APBN 2022.

Burden sharing mengatur ada dua klaster dalam pembelian surat berharga negara (SBN) yang dibeli oleh BI. Pertama, klaster A, yakni mengatur sebanyak Rp 51 triliun SBN yang beli oleh BI pada tahun 2021 dan Rp 40 triliun di tahun 2022. BI akan menanggung seluruh biaya bunganya dan pemerintah dapat bunga nol persen. SBN akan digunakan oleh pemerintah untuk penanganan kesehatan, termasuk program vaksinasi. Kedua, klaster B, yakni BI membeli SBN sebesar Rp 157 triliun di tahun 2021 dan Rp 184 triliun di tahun 2022.

Ditulis oleh

Leave a Reply

Exit mobile version