in ,

Inggris Akan Naikkan Pajak Demi Biayai Perawatan Sosial

Inggris Akan Naikkan Pajak Demi Biayai Layanan Kesehatan
FOTO : IST

Pajak.com, Inggris – Pemerintah Inggris berencana menaikkan iuran jaminan asuransi nasional untuk mendanai perawatan sosial orang dewasa dan Layanan Kesehatan Nasional (National Health Service/NHS). Kenaikan pajak itu akan dibebankan pada sekitar 25 juta orang penduduk Inggris.

NHS yang telah menyediakan perawatan kesehatan secara gratis selama lebih dari 70 tahun memang kerap menuai polemik, lantaran pemerintah dipusingkan dengan biaya pendanaan perawatan sosial orang dewasa yang terus meningkat.

Pekan ini, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, kanselir Rishi Sunak, dan Menteri Kesehatan Sajid Javid akan mengumumkan penyelesaian pendanaan tiga tahun untuk NHS mulai April 2022, serta uang ekstra untuk mengatasi tunggakan rumah sakit.

Baca Juga  Pemerintah Beri Diskon PPN Sektor Properti

Johnson juga diperkirakan akan mengumumkan tambahan 5,5 miliar poundsterling tahun ini untuk NHS. Ada lagi rencana perombakan sistem perawatan sosial yang kemungkinan akan mencakup batasan seumur hidup untuk kontribusi perawatan.

Sementara The Telegraph dan The Times melaporkan, pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan untuk menaikkan tingkat iuran jaminan sosial Asuransi Nasional antara 1 dan 2 poin persentase sebagai imbalan untuk membatasi jumlah yang harus dikeluarkan seseorang untuk biaya perawatan sosial dalam hidup mereka.

Kantor Johnson mendukung kenaikan pajak sebesar 1 persen, lalu kementerian keuangan kemungkinan melihat tingkat yang lebih tinggi hingga 1,25 persen. Sementara menteri kesehatan Sajid Javid telah mendorong kenaikan sebanyak 2 persen.

Menteri Pertahanan James Heappey mengatakan, kenaikan iuran asuransi disebabkan penanganan Covid-19 membutuhkan banyak anggaran.

Baca Juga  Menkeu Akan Naikkan Pajak “High Wealth Individual”

“Pandemi menghabiskan banyak anggaran, pemerintah menghadapi tantangan nasional yang paling luar biasa ini,” katanya kepada awak media dikutip Pajak.com, Selasa (7/9).

Ia mengakui, sejumlah janji politik harus ditunda demi respons terhadap Covid-19 ini. Heappey juga mengatakan, Boris Johnson akan menggunakan 80 kursi mayoritasnya untuk menjalankan rencana tersebut meskipun mendapat tantangan sengit.

Ya, rencana ini menuai perdebatan dari parlemen dan anggota kabinet Johnson, karena bertentangan dengan janji kampanye pada pemilu 2019 yang menyatakan tak akan ada kenaikan tarif pajak penghasilan, pajak penjualan PPN, atau Asuransi Nasional.

Setelah memenangkan pemilihan 2019 dengan mayoritas parlemen, Johnson mengatakan dia memiliki “rencana yang jelas” untuk memperbaiki krisis dalam perawatan sosial. Namun, agendanya segera terhalang oleh pandemi Covid-19. Wacana ini juga mendapat pertentangan dari oposisi Partai Buruh yang mengatakan bawah langkah itu akan memukul berpenghasilan rendah, kaum muda, dan bisnis.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0